TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Rudjito enggan menyebutkan nilai tambah yang akan diraih jika terjadi merger antara bank yang dipimpinnya dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Dia menegaskan, pemerintahlah yang berwenang menilai besaran nilai tambah merger antara BRI-BTN.?Tidak etis menyebut nilai itu. Tidak bisa disebutkan sekarang,? ujarnya di sela-sela seminar bertajuk The Redevelopment of Post Disaster Areas In Indonesia di Hotel Nikko Jakarta, Senin (21/3). ?Biar pemerintah saja yang menilai. Karena kami juga belum melakukan due dilligence (uji tuntas). Kami baru tahu berapa nilainya kalau sudah lakukan due dilligence,? kata Rudjito, lebih lanjut. Namun, dia membenarkan, BRI menawarkan nilai tambah (value added) dan nilai kreasi (value creation) yang akan diperoleh pemerintah melalui penggabungan BTN dengan BRI, ketimbang BTN berdiri sendiri. Mana yang lebih baik, apakah menggabungkan BTN ke BRI atau ke PT bank Negara Indonesia Tbk., Rudjito menjawab, ?Itu terserah pemerintah. Semua orang bisa mengaku lebih baik. Tapi, akhirnya, pemerintah yang akan menentukan.? Dia menambahkan, nilai tambah merger bank tidak bisa dilihat dari sisi finansial, melainkan termasuk secara kultur dan operasional. ?Harus dilihat semua (aspek),? kata Rudjito. Wacana merger yang berkembang saat ini, menurut dia, karena sambutan berbagai kalangan akan terbitnya Peraturan Bank Indonesia yang memungkinkan perbankan memperluas bisnisnya secara anorganik. ?BRI akan mengoptimalkan kesempatan yang diberikan BI itu,? katanya. Rr Ariyani