Jelang AFTA, 50 Industri Mainan Ditargetkan Bersertifikat SNI

Reporter

Senin, 2 Juni 2014 11:20 WIB

Pabrik boneka Barbie Indonesia. TEMPO/ Rully Kesuma

TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Perindustrian menargetkan lebih dari 50 industri kecil-menengah (IKM) mainan anak bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada 2014. Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan pihaknya akan membantu pemenuhan target ini dengan melakukan workshop serta sosialisasi mengenai penerapan SNI wajib bagi IKM.

"Tahun 2014 diharapkan lebih dari 50 IKM dari seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jawa, telah mendapat sertifikasi SNI mainan anak," kata Euis dalam seminar Menyiapkan IKM Memenuhi Standar SNI Produk Mainan di Graha Sucofindo, Surabaya, Senin, 2 Juni 2014.

Penerapan SNI bagi industri mainan anak itu merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan 30 April 2014. Selain itu, pemberlakuan ini juga menjadi prioritas dalam implementasi pasar bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015. Selama 30 April hingga 30 Oktobet 2014, Kementerian akan mengawasi penerapan pemberlakuan SNI.

Selanjutnya, apabila ditemukan mainan yang beredar di pasar tidak sesuai dengan SNI, mainan tersebut akan dilarang diperdagangkan dan ditarik dari peredaran. Sedangkan penindakan secara hukum terhadap pelanggaran penerapan SNI untuk produk mainan anak mulai berlaku pada 31 Oktober 2014.

Kementerian perindustrian menunjuk beberapa balai dan perusahaan untuk membantu para pelaku IKM mengurus sertifikasi SNI. Salah satunya PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

Kepala Bagian Komunikasi Korporat Sucofindo Hotma M. Sibuea mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan workshop di Jakarta dan Surabaya dalam tahap awal penerapan wajib SNI mainan anak. "Target peserta keseluruhannya 60 IKM," katanya. Jumlah itu diakuinya masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah IKM mainan anak secara keseluruhan yang mencapai sekitar 200.

Sucofindo juga akan menanggung biaya sertifikasi dan pengujian SNI mainan anak untuk total 30 IKM terpilih. Sebagai perusahaan yang berpengalaman di bidang pengujian produk, Sucofindo ingin membantu IKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut data Kementerian Perindustrian, jumlah usaha IKM hingga 2013 mencapai 3,4 juta unit dan menyerap 9,7 juta tenaga kerja. Dari jumlah itu, investasi ditargetkan sekitar Rp 284 triliun dengan nilai ekspor sebesar US$ 18,6 miliar atau 10,19 persen dari total ekspor industri non-migas. Ini menunjukkan bahwa IKM memiliki peran penting bagi industri nasional.



AGITA SUKMA LISTYANTI




Berita Terpopuler

Cerita di Balik Perseteruan Prabowo-Wiranto
Warga Sleman Bubarkan Ibadah Umat Kristen
Sultan Didesak Agar Tegas Selesaikan Intoleransi di DIY
3 Hal Tak Bisa Dilakukan Ahok sebagai Plt Gubernur
Penghargaan Pluralisme Sultan Didesak untuk Dicabut






Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

7 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

53 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

55 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

28 Desember 2023

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

26 Desember 2023

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.

Baca Selengkapnya

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

24 Desember 2023

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.

Baca Selengkapnya

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

24 Desember 2023

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya