TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi mendesak pemerintah pusat untuk segera membubarkan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI). Sebagai bursa yang mengatur tata kelola niaga ekspor timah, BKDI dinilai gagal dan keberadaannya selama ini dinilai tidak menguntungkan.
"Yang paling dirugikan adalah pemerintah daerah. Kami sebagai daerah penghasil timah tidak mendapat kontribusi apa-apa. Bagi hasil dari royalti tidak sepadan dengan status Babel sebagai daerah penghasil," ujar Rustam kepada Tempo, Sabtu, 31 Mei 2014.
Menurut Rustam, BKDI juga dituding melakukan pelanggaran dalam ekspor timah. "Saya dapat informasi, timah yang dijual melalui BKDI dibeli kembali. Jadi bagaimana barang mau naik jika pembelinya itu-itu saja," katanya.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih bijak agar Babel bisa mendapat kontribusi yang jelas dari ekspor timah. "Karut-marut masalah pertambangan ini membuat pemerintah daerah disalahkan. Padahal aturan juga tidak jelas. Seharusnya pemerintah pusat tidak keberatan jika royalti dinaikkan dari 3 persen menjadi 10 persen," ujarnya.
Rustam juga menyindir para pengusaha timah di Babel yang kurang memberikan kontribusi kepada pemda. "Para pengusaha berpikir, jika sudah bayar royalti, ya, sudah, kami ditinggalkan. Tapi, giliran ada masalah, baru kami dilibatkan," ujarnya.
Menurut Rustam, kontribusi pengusaha bisa disalurkan melalui sumbangan pihak ketiga. Dana itu bisa digunakan untuk membangun daerah karena PAD Babel masih kecil.
