Pemerintah Kurangi BBM, Logistik Akan Terganggu

Reporter

Editor

Eko Ari Wibowo

Rabu, 28 Mei 2014 06:58 WIB

Kenaikan Harga BBM Sarat Misi Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan rencana pemerintah mengurangi volume bahan bakar minyak (BBM) untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota tidak efektif. "Karena akan mengganggu proses distribusi logistik dan berujung mengganggu kelancaran ekonomi," katanya kepada Tempo, Rabu, 28 Mei 2014. (Baca: Sultan Minta Pemberlakuan Kuota Harian BBM)

Ia berpendapat, cara yang dianggap efektif mengurangi konsumsi BBM bersubsidi yakni menaikkan harga. Dengan kata lain, Djoko melanjutkan, mencabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi.

"Kendaraan pribadi mengambil porsi 93 persen, cukup besar," ucapnya. Djoko menyarankan, agar tidak memberatkan, kenaikan dapat dilakukan secara bertahap setiap enam bulan sekali sebesar Rp 500-1.000. Dengan begitu, dalam waktu tiga-empat tahun, ia menuturkan, BBM sudah tidak disubsidi lagi.

Djoko mengingatkan, seiring dengan kebijakan menaikkkan harga BBM, kondisi transportasi umum harus diperbaiki sehingga nyaman, aman, dan murah. Ia menyarankan pemerintah mensubsidi tarif agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transpotasi umum. Ia pun berharap trayek angkutan umum dapat menjangkau kawasan permukiman.

"Di negara-negara ASEAN, hanya Indonesia yang masih memberi subsidi BBM," ujar Djoko.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan perlu ada penyikapan lain supaya fiskal berkesinambungan jika pemerintah tidak mampu mengurangi belanja Rp 100 triliun. "Alternatif yang ada, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), kurangi subsidi BBM dan listrik," katanya.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga April 2014 telah mencapai 15 juta kiloliter. Jero memperkirakan, dengan realisasi ini, kuota BBM bersubsidi 48 juta kiloliter hingga akhir tahun masih mencukupi.

"Realisasi tahun ini sampai April 15 juta kiloliter. Kalau dikalikan tiga, berarti 45 juta kiloliter. Kalau lihat ini, kok, kayaknya aman," kata Jero di Jakarta pekan lalu. (Baca: Terjadi Lonjakan Pembelian Premium)

MARIA YUNIAR