TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, memprediksi, jika pemerintah dan Bank Indonesia tidak berupaya menurunkan BI rate dalam waktu dekat, risiko terjadinya kredit macet atau non-performance loan (NPL) pada sektor perbankan akan meningkat.

"Apalagi tekanan dunia usaha tidak saja pada tingginya suku bunga riil, tapi juga kenaikan biaya produksi yang tinggi," ucapnya kepada Tempo, Selasa, 27 Mei 2014. (Baca: Deflasi April Tak Akan Ubah BI Rate)

Ia menuturkan suku bunga riil menjadi tinggi akibat kenaikan tarif listrik serta biaya logistik yang semakin tinggi. Setiap kenaikan BI rate, Wiko menjelaskan, akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga riil. Saat ini posisi BI rate ada pada level 7,5 basis poin.

"Posisinya sudah hampir enam bulan," katanya. Wiko mengatakan tingginya suku bunga riil sangat berdampak terhadap pelaku usaha, terutama sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jadi, menurut Wiko, pemerintah dan Bank Indonesia harus berfokus untuk menurunkan peran pemerintah. Ia menjelaskan peranan pemerintah diperlukan karena Bank Indonesia sudah berupaya keras mengatur dari sisi kebijakan moneter.

"Pemerintah harus berupaya mengontrol inflasi supaya tidak melonjak tinggi," ucapnya. Wiko mengatakan, ketika inflasi tinggi dan tak terkontrol, upaya moneter melalui penurunan BI rate mustahil dilakukan karena sisi kebijakan moneter sudah optimal.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan rapat Dewan Gubernur pada Kamis, 8 Mei 2014, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) pada level 7,5 persen. (Baca: BI Rate Bertahan di Level 7,5 Persen)

MARIA YUNIAR

Berita Terpopuler
Kasus Haji, Anggito Curhat ke Syafii Maarif
Posko Jokowi di Setiabudi Dibakar
Makin Panas, Kini Ahok Tantang PT Jakarta Monorail