TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan mengembangkan “tol” laut calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengundang kontroversi. (Baca: Jokowi Kembali Beberkan Konsep Tol Laut) Konsep Jokowi menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia dengan kapal berukuran besar dianggap pengusaha kapal tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan sepakat dengan ide itu.
Carmelia Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan ada yang kurang tepat dalam rencana tol laut Jokowi. Ia mengatakan, dibanding menyediakan kapal besar dengan ukuran 3.000 twenty-feet equivalent units (TEUs), pemerintah baru sebaiknya membangun pelabuhan ataupun industri secara merata.
"Pelabuhan dan industri dibangun saja dulu di Indonesia timur," kata Carmelia kepada Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.
Ia mengatakan, dengan terbangunnya pelabuhan-pelabuhan di suatu wilayah, industri akan dengan sendirinya terbangun di wilayah tersebut. Jika industri telah tumbuh merata hingga ke Indonesia timur, kebutuhan perkapalan akan meningkat. "Pengusaha kapal juga nanti memperbesar kapalnya kalau kebutuhannya memang mengarah ke yang lebih besar," katanya.
Carmelita mengatakan untuk saat ini pembangunan pelabuhan baru perlu lebih diutamakan ketimbang pengadaan kapal berukuran 3.000 TEUs. Kondisi pelabuhan yang buruk, dia melanjutkan, kerap membuat pengusaha kapal atau pelayaran enggan menepikan kapalnya karena khawatir bakal rusak.
Ia mengungkapkan penyeberangan atau distribusi barang dengan kapal 3.000 TEUs akan menjadi kurang bermanfaat ketika barang dari Indonesia barat telah selesai dikirim ke Indonesia timur. Sebab, kapal yang berangkat dari timur menuju barat hanya akan mengangkut barang dalam jumlah sedikit dengan biaya angkut yang sama besar.
Berita terkait
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
49 menit lalu
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit
1 jam lalu
Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.
Baca SelengkapnyaWarga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan
1 jam lalu
Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024
2 jam lalu
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaTunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution
3 jam lalu
Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.
Baca SelengkapnyaJokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik
4 jam lalu
Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.
Baca SelengkapnyaCEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T
5 jam lalu
Menteri komunikasi dan informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap jumlah investasi Microsoft di Indonesia sebesar $1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaIni Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung
6 jam lalu
Hakim menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai kritik terhadap kebijakan publik, bukan serangan personal terhadap individu.
Baca SelengkapnyaAntusiasme Warga Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024
6 jam lalu
Jokowi dan beberapa menteri nonton bareng laga Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Piala Asia U-23 2024. Nobar pun dilakukan di banyak tempat semalam.
Baca SelengkapnyaBudi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024
7 jam lalu
Ketum Projo Budi Arie juga mengatakan belum ada arahan khusus dari Jokowi mengenai pilkada.
Baca Selengkapnya