Bebas Dagang di Batas Indonesia-Timor Leste

Reporter

Editor

Sugiharto

Sabtu, 24 Mei 2014 06:27 WIB

Pemukiman warga di perbatasan RI - Timor Leste di Atambua. TEMPO/John Seo

TEMPO.CO, Atambua - Warga perbatasan Indonesia-Timor Leste Timor yakni di daerah Metamauk, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, menjadi wilayah perdagangan bebas di zona lintas batas. Dalam jarak sekitar 500 meter dari masing-masing wilayah, komoditas bahan pokok dari kedua warga negara tersebut diberi fasilitas bebas bea masuk dan keluar.

"Kami melayani Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) untuk jual-beli kebutuhan bahan pangan," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Atapupu, I Nyoman Ary Dharma, di Pos Bantu Bea-Cukai Metamauk, Kabupaten Malaka, NTT, Kamis, 22 Mei 2014.

Tapi tetap ada batasan terhadap aktivitas jual-beli bahan pokok tersebut. Satu orang dari masing-masing negara hanya dapat melakukan transaksi maksimal sebesar US$ 50 atau sekitar Rp 700 ribu. "Sebagian besar aktivitas kami hanya melakukan pengawasan dan pelayanan perdagangan kebutuhan pokok warga," ucap Ary Dharma.

Menurut Ary, fasilitas tersebut hanya diberikan demi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di sekitar perbatasan karena jarak tempuh ke pusat kota masing-masing negara sangat jauh. Kedua warga negara hanya tinggal memperlihatkan kartu kontrolnya jika ingin melintas batas untuk melakukan aktivitas perdagangan.

Pos perbatasan Metamauk merupakan lintas batas darat yang menghubungkan perbatasan Indonesia (Metamauk, Kecamatan Kopalima, Kabupaten Malaka) dengan Salele-Distrik Covalima, Timor Leste. Kantor Bea-Cukai Metamauk menjadi pintu utama bagi lalu lintas warga yang memiliki Paspor dan Pas Lintas Batas. Warga tersebut boleh membawa barang ketika melintas, termasuk kendaraan bermotor. Pos ini juga menjadi pintu transit bagi penduduk Timor Leste (Salele-Oecusse). "Di pos ini sama sekali tidak ada kegiatan impor," kata Ary.

Adapun jarak antara Kantor Bantu Metamauk dan KPPBC Atapupu sekitar 126 kilometer dengan waktu tempuh sampai lima jam perjalanan. Infrastruktur jalan menuju daerah perbatasan ini rusak parah.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler:
Sokong Kampanye Prabowo, Ini Kekayaan Hary Tanoe
Tokobagus Ganti Nama, Jual-Beli Online Semarak
PPATK Endus Transaksi Narapidana di Singapura
Di Singapura: Penduduk 6 Juta, Rekening 30 Juta
Anggaran Dipangkas, Dahlan Hapus Perjalanan Dinas







Berita terkait

Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

14 Juli 2023

Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

ASEAN dan China sepakati panduan mempercepat perundingan tata perilaku Laut China Selatan dan dorong pembicaraan soal perdagangan bebas kawasan

Baca Selengkapnya

Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

13 Juli 2023

Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

19 Juni 2023

Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

Meski secara militer kerja sama Rusia dan Iran telah terjalin erat, hubungan ekonomi kedua negara ternyata masih tergolong rendah.

Baca Selengkapnya

Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

18 November 2022

Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

Salah satu momen paling penting sepanjang sejarah KTT APEC terjadi pada tahun 1994 di Kota Bogor, Indonesia. Kala itu lahir deklarasi Bogor Goals.

Baca Selengkapnya

KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

12 Agustus 2021

KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka dalam perkara pengaturan kuota rokok.

Baca Selengkapnya

KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

12 Agustus 2021

KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

KPK langsung menahan Bupati Bintan Apri Sujadi yang terjerat kasus kuota rokok.

Baca Selengkapnya

Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

27 September 2020

Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

Pemerintah resmi mengguyur paket stimulus baru bagi calon investor zona perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

RI Tawarkan 3 Proyek di Karimun ke Investor Singapura

20 Juni 2019

RI Tawarkan 3 Proyek di Karimun ke Investor Singapura

Tiga proyek yang ditawarkan ke investor Singapura itu akan menggunakan lahan seluas 52 ribu hektare.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

10 Juni 2017

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

Kementerian Perdagangan memperjuangkan keputusan panel WTO.

Baca Selengkapnya

Indonesia-Sri Lanka Bahas Perdagangan Bebas  

8 Maret 2017

Indonesia-Sri Lanka Bahas Perdagangan Bebas  

Perjanjian perdagangan bebas ikut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena hari ini.

Baca Selengkapnya