TEMPO.CO, Bandung - Untuk mengatasi defisit anggaran seperti yang terjadi sekarang ini, menurut Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, sebenarnya ada dua solusi. Solusi pertama adalah memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Solusi kedua, dengan memangkas anggaran di kementerian-kementerian. "Pemerintah ternyata lebih memilih memangkas anggaran karena dianggap tak berisiko," kata M.S. Hidayat setelah membuka pameran produksi Indonesia di Bandung, Rabu, 21 Mei 2014.
Akibat kebijakan pangkas anggaran itu, kata Hidayat, saat ini banyak kementerian yang sedang pusing lantaran harus merevisi anggaran. Namun Hidayat paham jika pemerintah akhirnya lebih memilih memangkas anggaran untuk kementerian-kementerian karena memangkas anggaran subsidi adalah keputusan yang sulit.
Hidayat mengatakan keputusan memangkas subsidi BBM adalah keputusan politik. Dan itu tak mudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang karena masa jabatannya akan habis dalam beberapa bulan lagi. "Memangkas anggaran subsidi BBM akan menjadi PR (pekerjaan rumah) presiden terpilih nanti. Apakah mereka berani atau tidak," ujar Hidayat.
Hal yang sama juga dikatakan ekonom dari BCA, David Sumuel. Menurut dia, yang menjadi tugas presiden mendatang adalah menyelesaikan beban fiskal, yaitu dengan mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM.
David menambahkan, subsidi BBM dalam struktur APBN dianggap sangat membebani sehingga mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. "Pasar saat ini sedang wait and see. Mereka menunggu siapa yang akan terpilih jadi presiden, bagaimana kabinet disusun, siapa yang mengisi kabinet itu, dan kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah," kata David.
