TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung melarang jajaran Kementerian yang berada di bawah koordinasinya membeli kendaraan dinas dan membangun gedung baru. Menteri yang baru dilantik itu meminta Kementerian berhemat. "Pembangunan gedung pemerintah di kantor Kementerian dan penyediaan kendaraan bermotor dinas, saya minta untuk dihilangkan tahun 2014," ujarnya selepas rapat koordinasi, di kantornya, Senin malam, 19 Mei 2014.
Menurut Chairul, pemerintah terancam gagal memperoleh pendapatan sesuai target belanja negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran nilai tukar dolar yang melambung tinggi. Karena itu, dia meminta anggaran belanja yang tak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja harus diperketat. "Kami potong!" katanya. (Baca: Hari Pertama Menko, Chairul Tanjung Tancap Gas)
Dia menyebutkan pembangunan gedung Kementerian, pembelian kendaraan dinas, seminar, dan perjalanan dinas termasuk ke dalam kategori yang tak menyumbang pertumbuhan. Jika pengeluaran jenis ini dipotong, katanya, anggaran negara bisa dihemat hingga 10 persen.
Chairul mengatakan telah memasukkan pengetatan anggaran tersebut ke dalam APBN Perubahan. Revisi anggaran itu, katanya, telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri yang baru dilantik ini berharap gagasan efisiensi anggaran dalam APBN Perubahan ini bisa diterima DPR. Anggaran yang dihemat, katanya, bisa dialihkan ke program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (Baca:Jadi Menteri, Chairul Tanjung Tinggalkan Bisnis)
JAYADI SUPRIADIN
Terpopuler
Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
Profil Wisnu Tjandra, Bos Artha Graha yang Hilang
Inanike, Pramugari Garuda yang Salat di Pesawat
Berita terkait
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
2 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
4 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
4 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaTurunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN
4 hari lalu
Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.
Baca SelengkapnyaSemakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
9 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
9 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen
9 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per
Baca SelengkapnyaProgram 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi
9 hari lalu
PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
9 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
10 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca Selengkapnya