Pemerintah Pangkas Asumsi Makro APBNP 2014  

Reporter

Selasa, 13 Mei 2014 19:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengungkapkan pemerintah akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2014 ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2014. Menurut dia, berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa asumsi makro yang direvisi.

"Pertumbuhan diusulkan 5,5 persen dan lifting minyak 818 ribu barel per hari," kata Chatib seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2014.

Dalam APBN 2014, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 5,5 persen, nilai tukar rupiah 10.500 per dolar AS, harga minyak US$ 105 per barel, lifting 870 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Menurut Chatib, revisi target pertumbuhan ekonomi tersebut berkaca pada realisasi pertumbuhan pada kuartal pertama yang hanya mencapai 5,21 persen. "Jadi tidak mungkin sampai 5,8 persen," ujarnya. Dia optimistis pertumbuhan 5,5 persen bisa tercapai dengan perbaikan ekspor mulai kuartal II. "Kemarin angkanya under menurut saya. Drop terlalu signifikan."

Anjloknya pertumbuhan ekonomi dan lifting minyak akan berdampak penurunan penerimaan negara dan pelebaran defisit anggaran. "Kami akan tetap jaga tidak melebihi 2,5 persen dan akan melakukan upaya ekstra untuk penerimaan pajak," ujarnya. Namun dia tak mau menyebutkan nominal angka pelebaran defisit anggaran tersebut.

Adapun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan, selain merevisi target pertumbuhan dan lifting, pemerintah juga akan menambah porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup pembiayaan. Adapun SBN (gross) pada tahun ini sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 369,91 triliun. Adapun hingga saat ini realisasinya sudah mencapai Rp 216,3 triliun atau 58,45 persen.

Armida mengatakan anjloknya target pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak bagi percepatan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, berdasarkan target pemerintah, tingkat pengangguran akan tetap berada pada kisaran 5,7-5,9 persen. "Meskipun Agustus akan ada kenaikan karena ada mahasiswa dan siswa SMA yang baru lulus dan mencari perkerjaan, kami optimistis tetap di 5,7 persen," ujarnya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler
Nabrak di Bundaran HI, Pengemudi BMW Tantang Polisi
Tepis Fitnah Sara, Kiai NU Kampanye untuk Jokowi
Jadwal Pemadaman Listrik Jakarta Hari Ini







Berita terkait

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

7 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

7 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

10 jam lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

17 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

1 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

1 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya