Rizal Djalil Terpilih Sebagai Ketua BPK

Selasa, 22 April 2014 19:44 WIB

Rizal Djalil. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun dalam Sidang Badan, Selasa, 22 April 2014. Pemilihan Ketua dilakukan melalui musyawarah mufakat. "Hasil pemilihan, Ketua Rizal Djalil dan Wakil Ketua Hasan Bisri," kata Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan. (Baca:Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank)

Rizal, kata Hendar, akan menjadi ketua terhitung 22 April 2014 hingga 19 Oktober 2014. Sidang Badan yang diselenggarakan di lantai 19 Gedung BPK, Jakarta ini dihadiri 7 orang anggota BPK. Anggota IV BPK Ali Masykur Musa diketahui tidak ikut dalam proses pemilihan dengan alasan sedang menjalankan ibadah umrah.

Pemilihan Ketua BPK ini dilakukan sesuai mekanisme, dimana kewenangan pemilihan Ketua BPK dipegang oleh BPK sendiri dan dilaksanakan melalui sidang anggota BPK.

Adapun Rizal Djalil dipilih sebagai Ketua BPK baru dalam kaitan penggantian Hadi Purnomo yang tepat memasuki masa usia pensiun Senin, 21 April 2014 kemarin. Dia akan mengisi kursi pimpinan selama enam bulan mendatang.

Sementara sebagai anggota IV BPK, Rizal Djalil akan habis masa tugasnya sebagai anggota pada 14 Oktober 2014 mendatang. Sesuai mekanisme, dimana Ketua juga berlaku sebagai anggota BPK, maka kepemimpinan Rizal selesai ketika masa keanggotannya habis. (Baca:Hadi Tersangka, Audit BPK Tetap Berlaku)

Hendar mengatakan usai proses pemilihan ini, BPK akan mengajukan kepada Presiden nama Rizal Djalil sebagai Ketua BPK baru, untuk kemudian disahkan sebagai Ketua BPK melalui Keputusan Presiden. Adapun pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan seusai Presiden menandatangani surat keputusan untuk selanjutnya dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Mahkamah Agung.

MAYA NAWANGWULAN

Berita terpopuler:
Wali Kota Risma ke BEI, IHSG Bergerak Lesu
BI: Inflasi Tahunan Bisa Turun Menjadi 7,18 Persen
Bursa Jawa Tengah Tak Terpengaruh Momen Politik

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

41 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

42 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

45 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya