Ekspresi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menunggu di mulainya rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (7/2). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Bendungan Teritip yang terletak di Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dimulai hari ini. Bendungan dengan daya tampung 2,4 juta meter kubik dengan output 260 liter per detik ini menghabiskan dana sebesar Rp 270 miliar.
"Seiring dengan perkembangan Kota Balikpapan sebagai pusat kota industri, keberadaan Bendungan Teritip diharapkan bisa mengatasi defisit air baku dan sekaligus sebagai pengendali banjir," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dalam siaran resmi Kementerian, Jumat, 11 April 2014.
Menurut Djoko, ke depan air akan menjadi permasalahan yang signifikan bila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah beserta seluruh instansi yang terlibat harus membuat strategi untuk pengelolaan sumber daya air yang terpadu. "Strategi yang terpadu ini perlu didukung oleh mekanisme koordinasi dalam pembangunan prasarana baik antar sektor dan antar instansi di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Pengelolaan sumber daya air ini, kata Djoko, juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat. "Tidak berhenti sampai dengan dibangunnya Bendungan Teritip saja. Akan tetapi, kegiatan yang sangat penting dan bersifat menerus adalah Operasi dan Pemeliharaan yang nantinya merupakan tanggung jawab kita bersama, melalui instansi terkait dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi di daerah hulu waduk (daerah aliran sungai)," ujarnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Danis H. Sumadilaga, mengatakan biaya sebesar Rp 270 miliar untuk menyelesaikan Bendungan Teritip menggunakan rencana kontrak tahun jamak (2013-2016). Adapun rinciannya adalah untuk biaya konstruksi keseluruhan Bendungan Teritip sebesar Rp 262 miliar dan biaya pengawasan supervisi Bendungan Teritip Rp 8 miliar.
Danis menjelaskan, lahan yang diperlukan dalam pembangunan Bendungan tersebut adalah sekitar 300 hektar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Balikpapan. "Pada tahun 2010 sampai 2013, Pemerintah Kota Balikpapan telah membebaskan lahan pada area site Bendungan dan sisa lahan untuk area genangan dan borrow area, yang akan diselesaikan secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode kontrak tahun jamak," ujar Danis.
