Diperas Oknum Pajak, Apa Kata Direktur PT EDMI?

Reporter

Rabu, 9 April 2014 09:49 WIB

Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Direktur PT Edmi Meters Indonesia (EDMI), Ratu Febriana Erawaty, membenarkan, perusahaannya menjadi sasaran pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru, Jakarta. Namun, dia menolak membeberkan kronologi pemerasan yang dilakukan oknum tersebut.

"Detailnya, silakan tanya ke penyidik," kata Ratu melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 8 April 2014. Dia menjelaskan, perusahaannya telah menjadi rekanan PT PLN (Persero) sejak 2010. (baca juga:Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap)

Ihwal besarnya dana yang diminta oknum pajak, Ratu menolak menceritakannya. Dia juga tak memberikan pernyataan ketika dimintai konfirmasi berapa kali oknum meminta uang.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sony Loho mengatakan, penangkapan dilakukan oleh petugasnya yang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber Tempo mengungkapkan, ada penangkapan pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan karena menerima suap dari PT Edmi Meters.

Sony mengatakan, untuk masalah kewajiban pajak PT Edmi Meters sebenarnya tidak ada masalah. Namun pegawai pajak tersebut meminta uang kepada perusahaan itu dengan jumlah cukup besar. (baca:Pelaku Faktur Pajak Fiktif Diburu Sejak 2010)

TRI ARTINING PUTRI

Terpopuler
Ponsel di Bawah Rp 5 Juta Bakal Kena Pajak Barang Mewah
Bosowa Kuasai 30 Persen Saham Bukopin
Indeks Saham Wall Street Merosot

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

39 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya