Sejumlah kendaraan antre mengisi BBM di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, (30/5). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia mendukung rencana pemerintah menetapkan mekanisme subsidi tetap Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, pemerintah harus serius berkomitmen menjalankan kebijakan itu karena berisiko tinggi. "Nanti jadi konsumen yang menanggung semuanya," kata Lead Economist World Bank Indonesia, Jim Brumby, di kantornya, Senin, 7 April 2014.
Padahal di sisi lain, menurut Brumby, kebijakan itu memungkinkan stabilisasi harga BBM di dalam negeri asalkan tak ada gejolak harga minyak dunia. “Pemerintah harus berani jamin untuk komitmen ini. Jangan hanya wacana," tuturnya.
Adapun wacana subsidi tetap sudah disampaikan pada pertengahan tahun lalu oleh Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ia mengatakan akan mengkaji besaran alokasi dana subsidi tetap BBM untuk mengatasi terjadinya fluktuasi harga minyak dunia yang berimbas pada besaran anggaran subsidi dalam negeri.
Saat itu, Chatib menyatakan, isu tersebut sudah pernah dibahas di Komisi Keuangan dan Perbankan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang mendapat dukungan. Terlebih, besaran subsidi BBM sudah sangat besar. Jika harga minyak dunia naik, maka alokasi dana subsidi juga akan ikut membengkak.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai kebijakan pengurangan subsidi energi dalam bentuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun lalu salah satu reformasi struktural yang kuat. “Pengurangan subsidi BBM lebih kuat daripada penerapan bea keluar atau penerapan bea masuk tambahan bagi barang mentah,” ujarnya akhir Maret lalu.
Pernyataan tersebut didasari oleh terus meningkatnya belanja subsidi per tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi sebesar Rp 282,1 triliun yang terdiri atas subsidi BBM Rp 210,7 triliun dan subsidi listrik Rp 71,4 triliun. Angka itu melonjak bila dibandingkan total subsidi energi di tahun 2010 sebesar Rp 143,79 triliun.
