Seorang model berdiri disamping mobil Daihatsu DR Estate dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS), di Jiexpo Kemayoran, Jakarta (19/9). Dalam pameran ini hampir semua Agen Tunggal Pemegang Merek menawarkan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat tampaknya masih belum sepaham tentang evaluasi Low Cost Green Car (LCGC). Hidayat mengaitkan evaluasi ini dengan dampaknya terhadap industri Indonesia. Hidayat menyebutkan program LCGC bertujuan mengimbangi kompetisi dan impor kendaraan khusus dari ASEAN.
"Ini mendorong investasi agar Indonesia mandiri dalam bidang teknologi mobil dan mendorong produksi mobil yang hemat pemakaian BBM," kata Hidayat di kantornya, Selasa, 1 April 2014. Sejak 2013, kata dia, akibat kebijakan ini, industri otomotif Indonesia sudah menghasilkan 52 ribu unit dan akan mencapai 150 ribu unit pada 2014. Selain itu, sudah ada lima agen tunggal pemegang merek yang terlibat produksi dengan total investasi US$ 6,5 miliar.
Hidayat juga menyebutkan bahwa LCGC didesain dengan spesifikasi untuk menggunakan BBM non-subsidi. Untuk mendorong penggunaan BBM non-subsidi, ia mendukung pembedaan ukuran diameter nozzle BBM non-subsidi dan produsen mobil akan menyesuaikan produksi tangki bahan bakar LCGC.
Namun, jawaban itu tidak sejalan dengan perhatian Chatib. "Concern Kementerian Keuangan adalah pada penggunaan BBM subsidi," kata Chatib. Ia tidak mengelak adanya tambahan pemasukkan pajak dari berkembangnya industri otomotif di Indonesia. Akan tetapi, ia tetap mencari jalan tengah agar permasalahan pemakaian BBM subsidi terpecahkan.
