TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia memperkirakan belanja subsidi Indonesia akan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Menurut Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Jim Brumby, persentase subsidi dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional akan meningkat dibandingkan dengan 2013.
"Dengan adanya risiko ekonomi yang berkelanjutan serta agenda pembangunan yang ambisius, kelanjutan reformasi anggaran sebaiknya menjadi prioritas," kata dia dalam paparan Indonesia Economic Quarterly di Intercontinental Hotel Jakarta, Selasa, 18 Maret 2014. (Baca: Bank Dunia: Pertumbuhan Indonesia 5,3 Persen).
Bank Dunia memperkirakan pada 2014 belanja subsidi Indonesia akan mencapai 2,6 persen dari PDB. Proporsi belanja subsidi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,2 persen.
Dalam APBN 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalokasikan subsidi sebesar Rp 333,7 triliun. Subsidi tersebut terbagi dua, yakni untuk energi (Rp 282,1 triliun) dan non-energi (Rp 51,6 triliun). Nilai subsidi 2014 lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya, saat pemerintah dan DPR menyepakati subsidi Rp 348,1 triliun.
Karena nilainya cukup tinggi, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia agar membatasi subsidi dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan yang mendesak. Dana subsidi seharusnya disalurkan pada investasi infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
19 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
43 hari lalu
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.
