Modal Sendiri, BUMN Tak Perlu Lapor DPR Garap JSS
Editor
Ali nur yasin koran
Sabtu, 8 Maret 2014 05:44 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mengatakan, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan jika sumber pendanaan bukan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Saya rasa itu aksi koorporasi murni," ujarnya, ketika dihubungi, Jumat, 7 Maret 2014.
Sebagai Anggota Dewan, dia menyatakan, megaproyek tersebut tak layak dilanjutkan. Alasannya, lokasi pembangunan secara geografis rentan dari bencana alam gempa baik tektonik maupun vulkanik. (baca:Badan Pelaksana JSS Segera Dibentuk)
Sebaliknya, menurut Aria, seharusnya pemerintah membangun pelabuhan dan bandara. "Yang paling bagus malah perluasan penyebrangan laut, dengan perkuat pelabuhan dan juga bandara," kata dia.
Akibat rencana pembangunan jembatan tersebut, lanjut Aria, banyak investor yang memilih menunda investasinya di pelabuhan dan penyebrangan, karena ancaman pembangunan jembatan ini. "Banyak investasi tertunda gara-gara terganggu rencana itu, investor dihantui apakah jembatan itu jadi atau tidak dibuat."
MAYA NAWANGWULAN
Berita Terkait:
- Jumat, Tarif Tol Cijago Naik
- Agus Marto Waspadai Iming-iming Hadiah Bank
- Pemerintah Bahas Investor Kilang Pekan Depan
- Dirgantara Indonesia Siapkan Pesawat CN-235 Sipil
- BI: Kenaikan Utang Swasta Belum Mengkhawatirkan
- Proyek Jembatan Selat Sunda Tidak Feasible
- Pesawat N219 Mulai Terbang 2016
