TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan konstruksi milik pemerintah, PT Adhi Karya (Persero), tak yakin mampu ikut mengerjakan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) jika tidak didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, biaya yang harus disetorkan untuk proyek itu sangat besar. (baca:Proyek Jembatan Selat Sunda Tidak Feasible)

"Kalau investasi mungkin harus konsorsium, besar banget, taruhlah sampai Rp 180 triliun, wah berat," kata Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 7 Maret 2014.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan menyatakan, perusahaan milik negara bidang konstruksi siap melaksanakan studi kelayakan maupun pembangunan JSS jika ditunjuk pemerintah. Menurut Dahlan, pembangunan jembatan akan dilaksanakan selama 12 tahun. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 150 triliun.

Menurut Kiswodarmawan, masa pembangunan 12 tahun dinilai terlalu lama. "Keburu karatan," kata dia. Adapun soal pendanaan, dia mengusulkan, dibentuk konsorsium melalui kerja sama swasta dan pemerintah (public private partnership/PPP). (baca:Badan Pelaksana JSS Segera Dibentuk)

Hingga kini, Adhi Karya belum menerima tawaran dari pemerintah untuk ikut membangun JSS. Namun, jika pemerintah menunjuk perseroan, "Sebagai bagaian BUMN tentu harus mau, tapi berbasis pada kemampuan perusahaan," kata Kiswodarmawan.

Corporate Secretary Wijaya Karya Natal Argawan mengaku, perseroan tertarik jika pemerintah melibatkan BUMN dalam pembangunan JSS. Namun, dia belum bisa berkomentar soal hitung-hitungan investasi. "Selama feasible secara bisnis, harus ditangkap peluang itu," ujarnya. Dia pun belum tahu bagaimana model pendanaan yang paling mungkin untuk megaproyek tersebut.

MARTHA THERTINA

Terpopuler

• 25 Perusahaan Teken Renegosiasi Tambang



• Vale, Newmont, Freeport Tak Sepakati Renegosiasi



• Prospek Rupiah Kian Cerah