Kalimantan Timur Alami Defisit Anggaran Rp 1,6 T

Reporter

Selasa, 25 Februari 2014 10:57 WIB

Rig Raissa TN - C414 di Ladang Gas Tunu Blok Mahakam di lepas pantai Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (11/11). Tempo/Firman Hidayat

TEMPO.CO, Balikpapan -Provinsi Kalimantan Timur memangkas 50 persen bantuan bagi provinsi pemekaran Kalimantan Utara. Penyebabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur mengalami defisit anggaran hingga Rp 1,6 triliun pada tahun ini.

"Sehingga kita perlu memotong berbagai anggaran pengeluaran,” kata anggota Komisi III yang membidangi pembangunan infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Nikolas Pangeran, Selasa, 25 Februari 2014.

Menurut Nikolas, bukan saja anggaran untuk Kalimantan Utara yang dipangkas. Opsi lainnya adalah pemerintah dan DPRD memangkas anggaran untuk proyek-proyek besar di antaranya pembangunan jembatan Pulau Balang, jalan tol, Stadion Balikpapan, dan Bandara Samarinda.

"Memangkas mata anggaran hingga 17 persen dan anggaran untuk Kalimantan Utara 50 persen,” ujarnya. Namun hingga sekarang, Dewan belum memutuskan akan mengambil opsi atas defisit anggaran daerah.

Nikolas menjelaskan, APBD Kalimantan Timur tahun ini mengalami defisit karena salah perencanaan dalam menghitung pendapatan. Rinciannya yakni kekurangan pemasukan dari dana perimbangan Rp 715 miliar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari APBD 2013 sebesar Rp 841,9 miliar, dan pendapatan daerah lainnya Rp 56 miliar.

"Kalau kita meminta tambahan ke Pemerintah Pusat memang tidak segampang itu kalau saat ini,” ucapnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi mengatakan, defisit anggaran yang dialami Kalimantan Timur disebabkan kekurangan dana belanja daerah. Harga jual minyak internasional yang rendah menjadi salah satu pemicu target realisasi dana perimbangan tak sesuai target.

Aji menjelaskan, harga jual minyak mentah dunia, turun dari US$ 107,20 pada tahun lalu menjadi US$ 105,8 per barel, atau turun US$ 1,40 per barel. Penurunan harga mempengaruhi asumsi anggaran dalam struktur APBN. "Kondisi ini berdampak kepada asumsi APBD di daerah penghasil minyak dan gas termasuk Kalimantan Timur," katanya.

SG WIBISONO

Berita Lain
Pingsan, Wawan Ditolong Rudi Rubiandini
Mengapa Muncul Pulau Misterius di Bekasi?
Curhat Pembantu: Bu Jenderal Galak, Suka Jambak



Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

23 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

54 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya