Direktur PLN Memuji DPR Tiga Kali  

Senin, 10 Februari 2014 17:14 WIB

Mantan Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat kerja dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Rapat yang baru dimulai pukul 15.00 WIB ini mengagendakan evaluasi kinerja perseroan pada 2013 dan rencana kerja tahun 2014.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam paparannya sempat tiga kali memuji kinerja Komisi Energi, yang juga mendukung peningkatan kinerja PLN. Pujian pertama dimulai saat Nur Pamudji mengatakan rasio elektrifikasi pada 2013 pencapaiannya melampui 80 persen. "Ini pertama kalinya dan semua karena Komisi VII," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 Februari 2014.

Menurut Nur, Komisi Energi telah mendukung upaya PLN dalam penyediaan anggaran yang cukup bagi investasi di jaringan pedesaan dan jaringan perkotaan. "Dari dana itulah peningkatan rasio elektrifikasi berasal," ujarnya.

Nur kembali memuji Komisi VII saat menyebut keberhasilan PLN dalam meningkatkan jumlah pelanggan. Hingga akhir 2013, PLN bisa melayani 53,6 juta pelanggan, meningkat 4 juta pelanggan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pelanggan ini lagi-lagi karena adanya peningkatan anggaran untuk investasi.

"Dibandingkan empat tahun lalu, peningkatan hanya sampai 2 juta pelanggan. Kalau pada tahun-tahun ini, selama kita berinteraksi dengan Komisi VII, dana investasi yang disediakan relatif longgar, sehingga pelanggan yang bisa dilayani bertambah banyak," ujar Nur.

Pujian terakhir dilontarkan Nur pada komisi pimpinan Sutan Bhatoegana itu terkait capaian bauran energi. Pada 2013 lalu, PLN bisa menurunkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi 12,3 persen dari posisi tahun sebelumnya 15 persen. Sebagai gantinya, PLN bisa menggunakan gas, yang meningkat hingga 24 persen dari tahun sebelumnya 23,4 persen. "Kenaikan luar biasa untuk gas. Terima kasih untuk Komisi VII karena telah mengalokasikan gas untuk PLN tembus 400 TBtu. Tahun ini malah menjadi 431 TBtu."

AYU PRIMA SANDI




Berita Terpopuler
Guru Dapat Gelar Gr, seperti Dokter
Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
5 Tip Main Game Flappy Bird
3 Tanggapan Jokowi yang Tak Biasa Soal Capres

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

9 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

14 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya