TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Bambang Ervan mengatakan pemerintah tidak bisa memberi sanksi kepada maskapai yang salah urus bagasi penumpangnya. "Kami serahkan itu pada masyarakat, silakan tempuh jalur hukum," ujarnya saat dihubungi, Senin, 10 Februari 2014.
Menurut Bambang, Kementerian Perhubungan telah mengatur ketentuan soal pengurusan bagasi pesawat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut, menurut Bambang, maskapai harus bertanggung jawab atas penumpang, termasuk bagasi terdaftarnya--tidak termasuk barang yang ditenteng sendiri oleh penumpang. "Ada ketentuan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak," katanya. (Baca juga : Pencuri Tas Ditangkap di Bandara Soekarno Hatta)
Bambang mencontohkan, untuk barang dalam bagasi terdaftar yang hilang, maskapai wajib mengganti dengan perhitungan Rp 200 ribu per kilogram hingga nilai maksimal Rp 4 juta. Hanya saja, penumpang harus menunggu 14 hari sampai barang tersebut dinyatakan hilang. Sedangkan ganti rugi selama menunggu ini hanya berlaku tiga hari dengan nilai Rp 200 ribu per hari.
Sementara penggantian untuk barang rusak, kata Bambang, dilakukan sesuai kesepakatan antara maskapai dan penumpang. Bila terjadi sengketa, penumpang dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk menuntut maskapai di pengadilan perdata. "Penumpang harus sadar haknya," ujarnya. (Lihat juga: Angkasa Pura Klaim Pengamananan Bandara Maksimum)
Sebelumnya diberitakan, Ahad kemarin, belasan penumpang Lion Air yang mendarat dari Palembang dan Padang di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, protes karena barang bawaan mereka di bagasi hilang dan beberapa koper sudah dibobol. Pihak Lion Air berjanji akan menelusuri kasus tersebut.
Hingga saat ini, Tempo belum berhasil mengkonfirmasi manajemen Lion Air terkait hal itu.
