Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Klender, Jakarta, Minggu (12/5). Pemantauan ini dilakukan untik mengantisipasi dimulainya bulan puasa yang kurang dari dua bulan lagi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyayangkan langkah pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan. Menurut Enny, melihat kondisi perekonomian yang sedang carut marut saat in, seharusnya Gita bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikannya.
Banyaknya bencana yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini butuh penyelesaian dan koordinasi berbagai pihak termasuk kementerian perdagangan. "Banyak bencana, jalur distribusi pangan terganggu, harusnya diperbaiki dulu rantai pasoknya," kata Enny saat dihubungi, Sabtu, 1 Februari, 2014. Langkah pengunduran diri Gita dikhawatirkan berdampak negatif bagi perekonomian terutama perdagangan.
Hal lain yang membuat Enny menyayangkan langkah Gita adalah pengunduran dirinya justru saat ada dugaan kasus impor beras ilegal dari Vietnam. Jika tak segera diselesaikan, dia khawatir berdampak buruk bagi kondisi pangan dalam negeri. Ini dikarenakan harga beras sangat sensitif terhadap berbagai isu. (Baca: Gita Terseret Beras Ilegal, Ini Pembelaan Istana).
Secara umum, jika dibandingkan dengan saat masih dijabat Mari Elka Pangestu, Enny menilai kondisi perdagangan Indonesia di bawah Gita Wirjawan relatif menurun. Dia melihat faktor latar belakang Gita sebagai pengusaha membuat kebijakannya rawan conflict of interest, bahkan kepentingan politik. Hal ini berbeda dengan Mari Elka yang bukan pengusaha. "Walau siapa pun menterinya pasti rawan kepentingan politik."
Dia menilai kinerja neraca perdagangan yang pada saat Mari Elka sudah mengalami defisit, semakin memburuk pada era Gita. Walaupun neraca perdagangan lebih banyak dipengaruhi oleh impor minyak dan gas serta kondisi perekonomian global yang bukan ranah menteri perdagangan, namun beberapa pos seperti impor non-migas semestinya bisa diperbaiki oleh Gita.
Impor non-migas, kata Enny, selama ini minim pengawasan dan cenderung menimbulkan kartelisasi. Selain itu beberapa peraturan menteri perdagangan dianggap justru memperburuk situasi.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
19 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
