TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan tambang terbesar, PT Freeport Indonesia menyatakan sepertiga dari 31 ribu pekerjanya merupakan warga Papua. "Untuk lokasi kami yang berada di Papua," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, dalam Indonesia Investor Forum 3, Rabu, 22 Januari 2014.
Ia menjelaskan, Freeport telah menyampaikan kondisi tersebut saat menerima undangan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beberapa waktu silam. Salah satu anggota Wantimpres, Emil Salim menyebut kondisi itu sebagai tindak kriminal. Menurut Emil saat itu, semestinya seluruh pegawai Freeport berasal dari Papua.
Menurut Rozik. Freeport sudah memberikan penjelasan mengenai kompetensi pekerja yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan sudah melakukan seleksi dengan prioritas masyarakat setempat.
Rozik menuturkan, Freeport pun telah diminta untuk membuat "roadmap" hingga lima tahun mendatang agar persentase pekerja asli Papua bisa mencapi 45 persen.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
