TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Eksekutif Pusat Studi Pemerintah Universitas Indonesia, Natalia Soebagjo, menduga pada tahun politik ini tak banyak kebijakan pemerintah yang bisa berjalan. Sebab, pemerintah lebih banyak berpikir tentang kepentingan politik dibanding mengurus kondisi negara.
"Ya, peraturan-peraturan yang diambil pada tahun ini cenderung akan mandek, tidak ada yang mau mengambil keputusan yang penting," kata Natalia dalam acara "Indonesia Summit: What Indonesia Need Now" di Hotel Shangri-La, Rabu, 15 Januari 2014.
Untung saja, menurut dia, ketidakpastian sikap pemerintah ini tak berdampak besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Natalia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini masih cukup stabil. "Indonesia sedang gonjang-ganjing politik, tapi perekonomian cukup tangguh untuk bisa bertahan.”
Ia menilai hal terpenting sebetulnya, meski Indonesia sedang disibukkan oleh kondisi politik menjelang pemilihan umum, adalah kepastian berinvestasi bagi pelaku usaha tetap terjamin. "Jangan kebijakan itu berubah-ubah, gonta-ganti, itu susah bagi pelaku usaha," ujar Natalia.
Lebih jauh, Natalia menjelaskan, tahun pemilihan legislatif dan presiden tahun ini sebetulnya menjadi tahun yang menentukan bagi Indonesia. Indonesia telah bertahan dari kondisi keuangan global pada tahun-tahun lalu, tapi permasalahan infrastruktur dan kebijakan yang tidak pasti masih menjadi hambatan bagi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
