TEMPO.CO, Klungkung - Usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tentang penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara aturan tidak bisa dilakukan. Kecuali, pemerintah DKI Jakarta berani mendeklarasikan daerahnya bebas dari kemiskinan. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Klungkung, Bali, Senin, 30 Desember 2013.
"Secara aturan, subsidi BBM tidak bisa dicabut. Kecuali kalau nanti di DKI sudah bisa di-declare bahwa di Jakarta tidak ada orang miskin, nah itu boleh," kata Jero Wacik di sela-sela peresmian fasilitas air bersih sumur bor air dalam di Klungkung, Bali. (Baca: Subsidi BBM di Jakarta Dihapus, Ada Syaratnya)
Menurut Jero, hal itu juga berlaku untuk daerah lainnya di Indonesia. Kalau ada daerah yang berani deklarasi bebas kemiskinan, BBM bersubsidi bisa dicabut di daerah itu. "Kalau Bali, misalnya. Kalau Bali berani mengatakan bahwa sudah tidak ada orang tidak mampu di Bali, ya boleh," kata menteri yang berasal dari Kintamani, Bali ini. (Baca:Kuota BBM Bersubsidi di Jakarta Akan Dikurangi )
Jero menjelaskan, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan di Jakarta, hanya sebagian kawasan saja yang masyarakatnya termasuk kalangan menengah ke atas. "Di Jakarta juga banyak orang miskin, kok. Ada yang punya motor butut satu, itu harus dibantu," katanya.
Namun, kalau niat Ahok untuk mengurangi subsidi, Jero Wacik siap memberikan dukungan. "Kalau niatnya adalah mengurangi subsisi, saya akan support. Tapi kalau menghapus subsidi, tidak bisa," ujar dia.
