TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru saja dirilis oleh pemerintah lebih banyak berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut akan membuat investor asing semakin leluasa menguasai sektor penting perekonomian di Indonesia.
Menurut Agus, masuknya investor asing sebenarnya tak jadi masalah asalkan investor lokal juga dipermudah berinvestasi di negara asal mereka. "Masalahnya, kita sering tak mendapat untung ketika berinvestasi balik ke negara mereka," kata Agus ketika dihubungi, Rabu, 25 Desember 2013.
Dia mencontohkan investasi yang dilakukan oleh investor Indonesia Malaysia. Saat penanam modal Malaysia leluasa berinvestasi di Indonesia, sebaliknya investor Indonesia tak mendapatkan tempat yang strategis. "Ini masalah resiprokalitas, buktinya Bank Mandiri di Malaysia, satu lagi saat investor kita membuka bandara hanya dapat jatah di daerah terpencil,” kata dia.
Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah selesai dilakukan pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk memiliki saham cukup besar di berbagai sektor. Beberapa sektor yang dibuka untuk asing di antaranya adalah sektor perhubungan, telekomunikasi, kesehatan, dan energi.
Menurut Agus, sebenarnya investor lokal juga mampu untuk menanam modal di negeri sendiri. Namun, kebijakan pemerintah dianggap tak mendukung. Agus menilai apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya sekadar membuka peluang saja tanpa memperhatikan timbal balik.
Menurut dia, jika tak memperhatikan asas resiprokalitas, perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk. "Setalah CAFTA dibuka, kita sudah kehilangan 180 komoditi, apalagi kalau nanti sudah WTO dan MEA," ujar dia.
Selain itu, Agus menilai bahwa DNI yang dikeluarkan oleh pemerintah juga tak luput dari lobi investor asing. Harusnya BKPM tak hanya sekadar membuka peluang investasi, namun juga berfungsi sebagai penyeleksi dan menganalisis usulan investasi secara mendalam.
