Seorang pegawai SPBU menggunakan kostum Sinterklas, membagikan permen kepara konsumen di SPBU Radin Inten, Jakarta, (18/12). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut subsidi bahan bakar minyak di Ibu Kota mengundang pro dan kontra. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, selain untuk mengerem subsidi yang terus membengkak, langkah ini juga diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan. (Cabut Subsidi BBM Tak Mudah)
Namun, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, wacana penghapusan subsidi BBM di Jakarta sangat baik. “Hanya saja, dalam pelaksanaannya pasti tidak mudah karena melibatkan banyak pihak,” kata Mamit kepada Tempo, Rabu, 19 Desember 2013.
Pemerintah pernah beberapa kali mencoba membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Hingga kini rencana-rencana tersebut kurang terasa atau malah mandeg alias gagal. Berikut ini di antaranya.
1. Penempelan stiker pada mobil dinas pemerintah. Langkah ini berjalan di beberapa pemerintah daerah, juga kementerian dan lembaga pemerintah. Kendaraan dinas dipasang stiker yang menunjukkan tidak menggunakan BBM bersubsidi. Namun, pemakaian stiker saat ini makin tak terlihat. Selain itu, stiker ini makin lama bertambah luntur sehingga tak terbaca.
2. Pada kendaraan umum, program stiker ini baru tahap uji coba di Jakarta pada angkutan kota. Rencana tersebut bagian dari upaya pemerintah melarang kendaraan pribadi atau non-angkutan umum mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi. Uji coba gagal karena menunggu keputusan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi.
3. Penggunaan Radio Frequency Identification (RFID). Dengan alat yang dipsang pada kendaraan ini akan diketahui tingkat konsumsinya. Rencana ini digagas sejak dua tahun lalu dan akan berlaku pada kuartal pertama tahun depan. Program ini sempat tertunda-tunda lantarana kontraktornya tak kunjung selesai membereskan sistemnya. Pemsangan alat gratis ini baru berjalan secara bertahap di Jakarta.
