TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengakui pelaksanaan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebab, hingga saat ini, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terhambat kepentingan dan aturan kementerian yang tumpang tindih.

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan harus ada surat keputusan bersama antar-sejumlah kementerian terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini. "Pemerintah harusnya membereskan tumpang tindih aturan ini dengan surat keputusan bersama antara Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan," ujar Wiratmaja dalam diskusi di Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Selain masalah regulasi yang tumpang tindih, Wiratmaja juga menyayangkan kurangnya insentif bagi mobil berkonverter. "Beberapa produsen mobil sudah memproduksi kendaraan yang built in untuk program konversi ini, tapi harganya Rp 25 juta lebih mahal dari mobil yang tidak berkonverter" ujarnya.

Pelaksanaan konversi BBM ke BBG ini juga kurang menyeluruh, terutama bagi nelayan yang penggunaan bahan bakarnya tinggi. Tim Konversi BBM ke BBG menghitung, ada sekitar 534 ribu perahu nelayan kecil yang bisa menjadi sasaran konversi BBM. "Selain nelayan bisa menghemat Rp 1,3 juta per bulan, pemerintah juga bisa menghemat anggaran belanja subsidi hingga Rp 8 triliun per tahun," ujarnya.

Wiratmaja mengatakan, untuk saat ini, konversi juga sudah mulai menyasar kendaraan pertambangan dan perkebunan. Bekerja sama dengan swasta, dibangun sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas. Sudah ada sekitar lima SPBG di daerah Jambi yang dibangun oleh PetroChina dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. "Kami sediakan gas sebesar 5 mmscfd mulai 2015 dengan potensi penghematan US$ 175 per tahun," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI