TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan industri otomotif mengeluhkan banyaknya hambatan pengembangan industri yang ditimbulkan akibat panjangnya rantai birokrasi. Apalagi, setelah otonomi daerah, peraturan mengenai otomotif makin banyak. Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Gunadi Sindhuwinata mengatakan, setelah pemberlakuan otonomi daerah, banyak peraturan maupun pungutan yang harus dibayar industri otomotif. Akibatnya, gairah investasi di sektor ini menjadi tidak menarik lagi. “Inilah salah satu yang paling menghambat innvestasi,” kata Gunadi, dalam diskusi otomotif dan peluncuran buku Soehari Sargo: Industri Otomotif Dalam Krisis Ekonomi, di Jakarta hari iniMenurut Gunadi, dari data yang diperoleh Indomobil tentang peraturan daerah sekitar 458 peraturan daerah tentang otomotif. Dalam hal retribusi misalnya, sebanyak 290 retribusi yang tidak ada hubungannya dengan otomotif harus dibayar pelaku industri ini. Sedangkan yang ada hubungan dengan industri otomotif mencapai 1.983 retribusi. Selain peraturan dan retribusi, juga masih banyak pungutan lainnya yang harus dibayar. Pungutan selain retribusi sebanyak 649 dan sumbangan lain-lainnya sejumlah 77, sehinga total ada 3.457 peraturan, retribusi, dan pungutan yang harus dihadapi kalangan industri otomotif.Padahal, kata Gunadi, untuk bisa memajukan industri otomotif nasional masih diperlukan investasi besar. Selama iklim investasi belum mendukung maka industri ini juga sulit berkembang. Karena itu, dia berharap, tahun-tahun mendatang pemerintah isa menyelesaikan persoalan ini.Selain itu, menurut dia, sama seperti di sektor-sektor lainnya, tumbuhnya iklim investasi dan pengembangan otomotif juga tergantung kondisi keamanan dalam negeri. Situasi yang sering memanas akibat sering kali terjadi kerusuhan maupun isu terorisme akan berdampak pada keinginan investor menanamkan modal. “Kalau dua hal ini bisa diatasi, industri otomotif nasional bisa lebih maju,” kata Gunadi. Muchamad Nafi - Tempo