Mau Nyapres? Siapkan Dana Minimal Rp 7 Triliun  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Jumat, 22 November 2013 07:19 WIB

Capres Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Cawapres Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada April dan Juli 2014. Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah dua kali lima tahun masa jabatan, pintu menuju Istana terbuka lebar.

Namun harga yang harus dibayar untuk memasukinya tidaklah murah. Seorang pengamat ekonomi memprediksi seorang kandidat presiden harus menyiapkan US$ 600 juta (sekitar Rp 7 triliun), seperti dikutip situs Forbes, 20 November 2013.

Meski menjadi masalah bagi kebanyakan orang Indonesia, biaya sebesar itu terjangkau oleh beberapa orang kaya, yang juga memiliki ambisi untuk terjun ke dunia politik.

Pada Agustus silam, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mengumumkan Jenderal Purnawirawan Wiranto serta bos salah satu media, Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden. "Saya tidak berusaha untuk menjadi presiden atau wakil presiden, tapi saya diminta untuk menjadi kandidat wakil presiden," ujar Hary setelah deklarasi. (Baca juga : Wiranto Manfaatkan 3 Stasiun Televisi Hary Tanoe)

Sebelum bergabung dengan Hanura, ia dijagokan menjadi kandidat presiden dari Partai Nasional Demokrat, sebuah partai baru yang dirintisnya. Pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kakak Hashim Djojohadikusumo, menyatakan akan maju sebagai calon presiden. Begitu pula dengan Aburizal Bakrie, hartawan yang kekayaannya jatuh tahun lalu karena membengkaknya utang. (Baca juga : Prabowo: Lembaga Survey Jadi Alat Politik)

Orang yang disebut-sebut bakal mendampingi Aburizal dalam pemilihan presiden mendatang adalah pendiri Mayapada Group, Tahir. Latar belakang Tahir sebagai orang Jawa dinilai bisa menjadi tiket memenangkan hati mayoritas penduduk Jawa. (Baca juga : Dua Skenario Penentuan Cawapres untuk Ical)

Selain itu, Chairul Tanjung juga disebut sebagai orang kaya yang berpotensi turut bertarung dalam Pemilu 2014. Namun, dia mengatakan ingin berfokus pada bisnisnya dan bahkan menolak datang ke konvensi Partai Demokrat meski ia memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Yudhoyono. Terpilihnya Chairul sebagai calon presiden mungkin sekadar harapan, tapi ia memiliki banyak daya tarik. Selain sukes dalam bisnis, ia aktif dalam dunia ekonomi sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Ia bahkan kerap mendampingi Presiden Yudhoyono dalam kunjungan ke luar negeri, seperti saat pertemuan para pemimpin G20 di St. Petersburg.

FORBES | MARIA YUNIAR




Berita Terpopuler :
Data Cina Melemah, Indeks Turun Lagi 24 Poin
Menteri Minta Regulasi Impor Sapi Hidup Direvisi
BI Tak Intervensi, Rupiah Melemah
Rupiah Capai 11.700 per Dolar, Terendah di 2013
IHSG Diperkirakan Masih di Zona Merah

Berita terkait

EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

23 September 2023

EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

Fauzan Al Rasyid, seorang WNI, termasuk salah satu dari 34 nama yang menjadi pemantau Pemilu di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Baca Selengkapnya

18 Ribu Pemantau Pemilu Lokal dan Asing Pantau Pemilu Kenya Hari Ini

9 Agustus 2022

18 Ribu Pemantau Pemilu Lokal dan Asing Pantau Pemilu Kenya Hari Ini

Lebih dari 22 juta pemilih terdaftar di Kenya akan memilih presiden, parlemen, anggota 47 majelis rendah dan gubernur pada hari ini

Baca Selengkapnya

Kata Pemantau Asing Soal Pemilu Indonesia: Fantastic

17 April 2019

Kata Pemantau Asing Soal Pemilu Indonesia: Fantastic

Pemantau Asing memuji Pemilu di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Berikan Izin ke 2 Lembaga Pemantau Pemilu Asing

26 Maret 2019

Bawaslu Berikan Izin ke 2 Lembaga Pemantau Pemilu Asing

Bawaslu memberikan izin memantau Pemilu ke 2 lembaga asing

Baca Selengkapnya

Kubu Prabowo: Tak Salah Libatkan Pemantau Asing di Pemilu 2019

25 Maret 2019

Kubu Prabowo: Tak Salah Libatkan Pemantau Asing di Pemilu 2019

Kubu Prabowo menganggap tak salah melibatkan pemantau asing di Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

KPU Indonesia Ikut Pantau Pemilu Malaysia Hari Ini

5 Mei 2013

KPU Indonesia Ikut Pantau Pemilu Malaysia Hari Ini

KPU memantau Pemilihan Umum Raya ke-13 di Malaysia yang dilaksanakan serentak hari ini.

Baca Selengkapnya

Tim Indonesia Pantau Pemilu Pakistan  

25 April 2013

Tim Indonesia Pantau Pemilu Pakistan  

Pemilu di negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa akan diadakan pada 11 Mei mendatang. Pemilu akan menentukan keberlanjutan kepemimpinan sipil di negara pemilik senjata nuklir dan kerap diwarnai sejumlah guncangan politik dalam negeri.

Baca Selengkapnya

KPU Menolak Pembentukan Badan Pengawas Pemilu

9 Februari 2007

KPU Menolak Pembentukan Badan Pengawas Pemilu

Komisi Pemilihan Umum menolak pembentukan Badan Pengawas Pemilu dalam RUU Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pemilu Asing Beri Selamat Kepada Presiden

22 September 2004

Pengamat Pemilu Asing Beri Selamat Kepada Presiden

Megawati dinilai telah sukses menggelar pemilihan umum langsung.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Menilai Pemerintah Sewenang-Wenang

3 Juni 2004

Komnas HAM Menilai Pemerintah Sewenang-Wenang

Pengusiran Ketua International Crisis Group (ICG) Sidney Jones sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.

Baca Selengkapnya