TEMPO Interaktif, Jakarta:Kenaikan harga tidak akan menyebabkan inflasi pada tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Saya masih percaya, inflasi masih berada dalam kisaran 9 hingga 10 persen, kata pengamat ekonomi dari CSIS Tubagus Feridhanusetyawan, di Jakarta, Kamis (9/1). Menurut Tubagus, inflasi tidak akan mencapai tingkat yang sangat tinggi seperti yang diramalkan Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu akibat kenaikan tarif listrik, telepon, maupun BBM. Meski begitu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama, jumlah uang yang beredar harus terkontrol. Kedua, resiko politik harus serendah mungkin. Ketiga, sistem keuangan yang stabil. Tubagus menjelaskan jumlah uang yang beredar pada 2002 memang menunjukkan penurunan. Sementara itu, inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga memang sempat meninggi pada awal tahun lalu. Namun, pada bulan-bulan berikutnya, inflasi tidak lagi begitu tinggi. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar maka tingkat suku bunga diharapkan tetap pada kisaran 12,5 hingga 13 persen. Untuk itu, Bank Indonesia harus menegaskan kepada masyarakat bahwa pihaknya harus mengendalikan jumlah uang yang beredar. Menurut Tubagus, suku bunga memang tidak bisa lebih rendah lagi kurang dari 12,5 persen. Namun, ia memperkirakan tingkat suku bunga akan kembali naik pada paruh kedua tahun ini. Penyebabnya, resiko politik menunjukkan eskalasi yang meningkat. Kondisi ini juga memperburuk ketidakpastian politik. Di sisi lain, pemerintah suku bunga federal (Fed Rate), di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat pula. Jika suku bunga di Amerika Serikat meningkat, maka di Indonesia juga akan begitu, kata dia. Meski begitu, menurut dia, sebenarnya kebijakan pemerintah menaikkan harga tidak ada masalah. Namun, karena waktu dan cara penyampaian yang tidak tepat akhirnya timbul citra yang buruk terhadap publik. Di satu sisi, dengan keputusan release and discharge, para konglomerat diampuni dan terbebas dari membayar utang. Sebaliknya rakyat justru dibebani pelbagai kenaikan harga dan tarif yang berbarengan. Karena itu, pemerintah harus berupaya memadamkan kegusaran yang kini melanda sebagian besar masyarakat. Karena itu segala macam stimulus dan kompensasi sosial harus segera direalisasikan pemerintah, kata dia. Kebijakan itu harus segera diwujudkan dan tidak menunggu hingga menjelang akhir. Kalau stimulus perpajakan baru akan diumumkan Oktober atau September, sudah telat, kata dia. Selain itu, pemerintah juga harus menentukan besar stimulus dan sektor yang akan diberi stimulus. Jika yang dituju adalah sektor infrastruktur, stimulus menjadi sangat penting, kata dia. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)