Mobil MPV murah yang mencomot mesin dari mobil Nissan March, Datsun Go+ diperkenalkan di Jakarta, (17/9). Mobil MPV yang mampu menampung 7 orang ini dijual dengan harga dibawah 100 juta rupiah. TEMPO/Imam Sukamto
"Saya tidak melihat orientasinya ke kepentingan publik," katanya di Jakarta, Selasa, 19 November 2013. Menurut Aria, masalah transportasi seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. "Kebijakan negara ini harus di-breakdown dari pusat hingga daerah. LCGC ini sebenarnya tidak dibutuhkan."
Aria menambahkan, pemerintah seharusnya lebih mementingkan program yang berorientasi pada moda transportasi umum atau membangkitkan lagi program mobil nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab menjalankan program angkutan umum pedesaan untuk mendukung mobilitas rakyat kecil, terutama bagi kegiatan ekonomi.
Dalam menjalankan program angkutan pedesaan, ia menyarankan, pemerintah mengkategorikan jenis angkutan umum yang dibutuhkan masyarakat. "Mereka butuh apa? Misalnya untuk mengangkut produk hortikultura sebagai jantung ekonomi mereka. Apakah pikap atau apa. Hal ini tidak dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan, dalam implementasi program angkutan umum pedesaan, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi infrastruktur di desa. Menurut dia, desa-desa di Indonesia belum memiliki ruas jalan yang cukup untuk dilintasi kendaraan roda empat. "Dalam mendukung mobilitas masyarakat desa, prioritas sekarang adalah pembenahan infrastruktur."
