Presiden SBY juga menyesali pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang meremehkan masalah penyadapan terhadap pemerintah Indonesia ini, tanpa ada penyesalan apapun. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia tak akan terganggu kasus penyadapan. Menurut dia, kerja sama ekonomi kedua negara selama ini tidak ada yang sensitif. "Apa, sih, kebijakan kita yang sensitif? Paling sapi. Banyak negara yang bermusuhan, tapi bisnisnya tetap jalan, kecuali embargo atau blokade," kata Bambang di Jakarta Convention Center, Selasa, 19 November 2013.
Kabar tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat dalam harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Stasiun pemantauan yang berada di Kepulauan Cocos itu tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia atau dilaporkan di media, meski beroperasi selama lebih dari dua dekade.
Terakhir, dari lansiran media Australia, penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri.
Adapun Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chaerul Tanjung, sepakat pemerintah bersikap tegas terhadap adanya penyadapan itu. "Masak Presiden dan Wakil Presiden kita disadap. Saya setuju dan mendukung Indonesia memberikan sikap kepada Australia," katanya.
Menurut dia, protes yang dilayangkan Indonesia tidak akan mengganggu kerja sama ekonomi kedua negara. "Menurut saya, dengan bisnis tidak ada hubungannya, karena ini urusan politik. Pedagang itu tidak ada kaitan dengan politik," katanya. Dia mengatakan langkah pemerintah juga tidak akan mengganggu rencana investasi. "Saya tidak melihat itu."
