Menperin MS Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri). ANTARA FOTO/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan proses pengakhiran kerja sama antara Indonesia dan Nippon Asahan Alumunium (NAA) diharapkan akan berlangsung dalam sepekan. Menurut dia, proses penandatanganan diharapkan berlangsung di Jakarta.
"Yang penting sekarang, termination agreement-nya. Saya bilang itu minggu depan. Saya harapkan proses pengakhiran kerja sama dilakukan di Jakarta," katanya di Kementerian Perindustrian, Rabu, 13 November 2013.
Hidayat mengatakan perundingan antara tim perunding Indonesia dan NAA di Singapura yang berlangsung kemarin menghasilkan kesepakatan bahwa nilai buku yang ditawarkan, yaitu US$ 556 juta sudah positif ditambah dengan post audit. Menurut dia, kini tim perunding dari kedua belah pihak tengah melaporkan pada pimpinan masing-masing. (Baca: Lima Hasil Pembahasan Inalum di Singapura)
"Mereka minta waktu secara resmi melaporkan hasil perundingan, begitu juga Indonesia. Setelah saya periksa tidak ada masalah dan saya minta termintation agreement draft-nya disusun. Sekarang lawyer dari kedua belah pihak sedang mengatur kalimat hukumnya saja," tutur Hidayat.
Setelah pengakhiran kerja sama antara kedua belah pihak, Indonesia dan Jepang akan langsung menunjuk auditor independen yang nantinya akan melakukan post audit. Hidayat mengatakan kedua negara akan memilih auditor swasta internasional. "Swasta internasional, international consultant yang selalu digunakan perusahaan-perusahaan dengan reputasi yang bagus," ucap mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini.
Indonesia memperkirakan proses post audit akan berlangsung lima-enam pekan. Saat pengakhiran kerja sama di antara NAA dan Indonesia, nilai buku sebesar US$ 556 juta yang telah disepakati akan langsung dibayar. Selisih yang ditemukan dalam post audit akan dibayarkan kemudian. Jika selisih post audit kurang dari US$ 20 juta, Indonesia akan langsung membayar pada NAA. Namun, jika selisih post audit melebihi US$ 20 juta, selisih tersebut akan dibawa pada jalur arbitrase. (Baca: Pemerintah Ingin Audit Lagi Inalum)
