TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah menyatakan akan mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak dengan transaksi nontunai. Para pemilik kendaraan bermotor akan diminta membeli BBM dengan memakai kartu khusus.

Namun, menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Surakarta, Suwardi Hartono Putro, kebijakan tersebut sulit dilakukan di daerah. Sebab, pembelian BBM nontunai mensyaratkan kesiapan infrastruktur, yaitu penyediaan peralatan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). "Paling tidak ada alat EDC (electronic data capture) di SPBU," ucapnya di Surakarta, Rabu, 16 Oktober 2013.

Saat ini, dari sekitar 130 SPBU di eks Karesidenan Surakarta, baru 10 persen SPBU yang melayani pembelian BBM secara nontunai, baik memakai kartu debit maupun kartu kredit. SPBU yang sudah dilengkapi perangkat nontunai tersebut berlokasi di tengah kota atau di pusat keramaian. "Masyarakat kita lebih senang membeli secara tunai. Alat EDC di SPBU pun lebih sering menganggur," kata Suwardi.

Juru bicara Pertamina Pemasaran Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Robert Marcelino, mengakui belum semua SPBU di Jateng-DIY siap menerima pembelian BBM nontunai. Hanya, dia mengaku lupa berapa SPBU yang hanya melayani pembelian tunai. "Transaksi nontunai tergantung kerja sama tiap SPBU dengan bank persepsi," ucapnya.

UKKY PRIMARTANTYO