Indef: Indonesia Harus Hentikan Subsidi BBM

Jumat, 6 September 2013 15:10 WIB

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indonesia, Didik J. Rachbini, mengatakan pemotongan subsidi bahan bakar minyak merupakan solusi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang tengah melambat. Menurut dia, besarnya subsidi pemerintah untuk BBM membuat daya saing Indonesia sulit berkembang. Sebab, nilai impor BBM Indonesia jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspornya.

"Anggaran Indonesia tidak akan bersisa lantaran habis untuk impor BBM," kata Didik di gedung Menara Kadin, Jakarta, Jumat, 6 September 2013.

Didik menuturkan, calon presiden selanjutnya memiliki tugas agar tak mengeluarkan kebijakan yang populis ihwal subsidi BBM. Ia mengatakan subsidi BBM berpotensi menjadi permainan politik pemerintah. "Jika jumlahnya masih sebesar ini, tentu akan menggerus cadangan devisa," kata Didik.

Cadangan devisa Indonesia merosot ke level US$ 92,671 miliar per 31 Juli 2013. Ini artinya, sepanjang tahun ini, cadangan devisa sudah merosot US$ 20,11 miliar dari posisi akhir Desember, yakni US$ 112,781 miliar.

Imbas apabila subsidi BBM diteruskan, menurut Didik, pemerintah tidak mampu membangun infrastruktur. Misalnya, jalan baru yang mampu dibangun pemerintah dalam setahun hanya sepanjang 100 kilometer. "Jika tidak ada subsidi, pemerintah mampu membangun 10 ribu km jalan per tahunnya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menargetkan untuk menekan defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun ini di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang diproyeksikan mencapai Rp 9.270 triliun. Keyakinannya berasal dari adanya kebijakan paket ekonomi, yang salah satunya mengatur soal penggunaan biofuel dalam negeri sebanyak 10 persen untuk bahan campuran solar.

Dana Moneter Internasional (IMF) sudah memproyeksikan defisit transaksi berjalan tahun ini mencapai 3,4 persen dari PDB. "Diusahakan. Yang pasti akan di bawah 4 persen," kata Chatib di gedung parlemen Senayan, beberapa waktu lalu.

Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar 4,4 persen dari PDB. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan defisit pada kuartal pertama yang bernilai US$ 5,8 miliar, atau sebesar 2,6 persen dari PDB.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Penerimaan CPNS | Suriah Mencekam

Berita Terpopuler
Abraham Samad: Rudi Rubiandini Orang Serakah
Istri @benhan: Suami Diperlakukan Bak Perampok
Zaskia Gotik Putuskan Pertunangan dengan Vicky
Ahok: Tiada Ampun bagi Kopaja Ugal-ugalan
Hukuman Serda Ucok: 11 Tahun Bui dan Dipecat








Advertising
Advertising

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

7 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

8 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

13 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

39 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

40 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

40 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

40 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

40 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

53 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

54 hari lalu

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya