TEMPO.CO, Cilegon - Meski belum mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kota Cilegon segera membangun Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon. Pelabuhan akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektare, dengan investasi sekitar Rp 600 miliar.
"Semua tahu, Kota Cilegon tidak memiliki potensi alam apa pun selain laut. Kalau ini bisa dimanfaatkan, tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon," kata Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, Senin, 26 Agustus 2013.
Menurut dia, pembangunan pelabuhan itu akan memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan Kota Cilegon. "HPL tetap akan diurus, cuma belum jadi karena pengurusan itu butuh waktu yang lama. "Tapi, kalau terus menunggu HPL, enggak segera jalan dong rencananya," kata Iman.
Pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Samudera Indonesia Tbk untuk membangun Pelabuhan Warnasari, Kota Cilegon. "Sumber daya inilah yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membiayai kurang lebih 400 ribu penduduk. Oleh karena itu, kami berharap MoU ini bisa ditindaklanjuti dengan cepat," kata Iman.
Menurut Iman, nota kesepahaman itu merupakan kerjasama pemanfaatan lahan Warnasari yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan umum dengan cara kerjasama membangun, mengelola dan mengoperasikan pelabuhan serta fasilitas pelabuhan.
Kota Cilegon berada di posisi yang sangat strategis, namun tidak memiliki sumber daya alam andalan, seperti pertambangan, perkebunan, hutan dan sebagainya. "Sehingga Kota Cilegon dikenal sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pelabuhan," katanya.
Presiden Direktur PT Samudera Indonesia Masli Mulya mengatakan, perusahaan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Warnasari pada 2015. Pelabuhan ini akan lebih besar dari Pelabuhan Samudera Palaran di Samarinda Kalimantan.
"Kurang lebih kami akan membutuhkan Rp 600 miliar, untuk membangun tidak hanya pelabuhannya, tetapi juga fasilitas lain seperti pergudangan," katanya.
Menurut dia, kerjasama yang dibangun antara PT Samudera Indonesia dengan Pemkot Cilegon menggunakan pola Publik Private dan Pathnership (PPP). Isi nota kesepahaman antara lain, Pemkot Cilegon sepakat menjamin proses untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan, Pemerintah Kota Cilegon sepakat mendukung setiap proses perizinan terkait pembangunan pelabuhan.
"Pemerintah Kota Cilegon juga menjamin ketersediaan tanah/lahan untuk fasilitas umum terkait pelabuhan," kata Masli.
WASI'UL ULUM
Berita terkait
Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau
8 hari lalu
Sejumlah penumpang di Kota Ternate, Maluku Utara tujuan Manado, Sulawesi Utara, beralih menggunakan kapal antarpulau lintas Kota Ternate-Manado.
Baca SelengkapnyaTerkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus
13 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.
Baca SelengkapnyaPelabuhan Alternatif Dimaksimalkan saat Arus Balik Lebaran, Ada 3 Kapal untuk Rute Panjang-Ciwandan
15 hari lalu
Menhub Budi Karya menginstruksikan agar pelabuhan alternatif Panjang-Ciwandan dimaksimalkan kegunaannya selama arus balik lebaran.
Baca SelengkapnyaMenhub Instruksikan Dibuat War Room untuk Pantau Bongkar Muat di Pelabuhan Bakauheni dan Merak
15 hari lalu
Menhub meminta dibuatkan fasilitas war room untuk menyajikan data digital untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak.
Baca Selengkapnya5 Tips Jitu Hindari Kehabisan Tiket Pelabuhan Penyeberangan saat Arus Balik
15 hari lalu
Jangan biarkan arus balik Lebaran jadi berantakan karena kehabisan tiket kapal. Ikuti tips ini untuk mengamankan tiket penyeberangan
Baca SelengkapnyaTiket Kapal Tak Dijual di Pelabuhan, Pengemudi Saat Arus Balik Diminta Beli Tiket di KM 2,41
15 hari lalu
Pengemudi yang akan naik kapal saat arus balik agar membeli tiket dalam jarak 2,41 KM menuju pelabuhan.
Baca SelengkapnyaArus Balik Lebaran, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa
16 hari lalu
Pemerintah telah menyiapkan strategi guna menangani arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Jawa.
Baca SelengkapnyaKhusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam
16 hari lalu
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus pemberlakuan tiket kedaluwarsa sampai dengan 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan.
Baca SelengkapnyaBudi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah
18 hari lalu
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui penyelenggaraan mudik di Pelabuhan Merak masih bermasalah.
Baca SelengkapnyaASDP Sebut Arus Mudik dari Bakauheni Tahun Ini Naik Dibanding Tahun Lalu
19 hari lalu
ASDP Ferry Indonesia melaporkan arus mudik laut dari Pelabuhan Bakauheni (Sumatera-Jawa) meningkat dibanding tahun lalu.
Baca Selengkapnya