Wapres Boediono menempati ruang kerjanya yang baru di Kantor Wapres, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, (23/7). ANTARA/Setwapres/Puastono
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta kementerian teknis dan lembaga yang kompeten untuk gencar mensosialisasikan program pengembangan energi baru dan terbarukan. Sebab, saat ini masih banyak resistensi tak hanya dari regulasi dan kebijakan pemerintah, melainkan dari masyarakat awam.
"Dari waktu ke waktu, pengembangan energi baru terbarukan masih menghadapi hambatan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia untuk membantu pemerintah mendorong peningkatan program ini," kata Boediono saat membuka Indonesia EBTKE Connex di Jakarta Convention Center pada Rabu, 21 Agustus 2013.
Resistensi yang ada di masyarakat saat ini, menurut dia, ditunjukkan dari permasalahan pengambilalihan masyarakat sebagai lokasi pengembangan proyek. "Ini memang terjadi dan menjadi tugas semua pihak untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa proyek-proyek semacam ini membantu lingkungan," ujarnya.
Soal masalah tumpang tindih lahan ini atas proyek-proyek panas bumi, mestinya juga disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Boediono berpendapat, sebenarnya minat pemerintah daerah untuk mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan juga besar. "Mereka sangat berminat, makanya sosialisasi harus gencar pula," ujarnya.
Tak hanya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus memiliki sense of urgency untuk pengembangan program energi baru dan terbarukan. "Istilahnya, harus ada greget untuk mendorong terwujudnya pengembangan energi baru dan terbarukan. Semua pihak harus sama-sama bekerja," kata dia.
Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo mengatakan kementerian saat ini memiliki target bauran energi yang harus dicapai pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, penggunaan energi baru dan terbarukan harus bisa mencapai 22 persen dari total sumber energi. "Hingga tahun 2013, penggunaan energi baru dan terbarukan baru mencapai 6 persen," kata Susilo.
Namun, untuk mencapai itu semua, pemerintah masih dihadapkan pada kesulitan untuk mengubah kultur masyarakat dalam menggunakan energi. Hingga saat ini, pemenuhan kebutuhan energi masih didominasi dari bahan bakar minyak. "Pengurangan terhadap fuel ini tentunya bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak," ujarnya.
