Agus Joko Pramono Resmi Jadi Anggota BPK  

Kamis, 1 Agustus 2013 11:39 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) memperkenalkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Agus Joko Pramono saat Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, (2/7). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Joko Pramono resmi menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ia mengucap janji setia kepada negara di Kantor Pusat BPK hari ini. Sebelumnya, Agus merupakan tenaga ahli BPK bidang BUMN/BUMD dan kekayaan negara yang dipisahkan. Ia terpilih di antara 21 calon anggota BPK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR akhir Juni lalu.

Selanjutnya, ia akan meneruskan masa jabatan anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, yang pensiun pada 18 Mei 2013. Masa jabatannya pendek, hanya sekitar 1,5 tahun atau hingga 2014.

Agus menjabat sebagai anggota BPK III yang membawahkan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, serta Riset dan Teknologi.

Ketua BPK Hadi Purnomo menyatakan pengangkatan Agus Joko berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2013 Tanggal 27 Juli 2013 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu. Seusai seremonial pengangkatan Agus, Hadi meyakinkan keberadaan anggota BPK baru akan memperkuat institusi BPK. "Tentu akan memperkuat," katanya.

Sebelumnya, Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mempertanyakan rekam jejak para kandidat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti Taufiquerahman Ruki. Anggota KUAK dan juga peneliti Indonesia Budget Center, Apung Widadi, mengungkapkan, salah satu dari tujuh masalah dari sejumlah calon yang maju dalam seleksi anggota BPK adalah cacat integritas.

Selain cacat integritas, ada calon anggota yang merupakan titipan partai politik, masih menjabat sebagai pengelola keuangan negara, dan tak memiliki kompetensi dan profesionalitas yang relevan.

Ada juga calon anggota yang memiliki konflik kepentingan lantaran berstatus politikus, pensiunan yang hanya mencari kerja, dan memiliki visi antikorupsi yang kabur. "Kami meminta anggota DPR, khususnya Komisi XI, untuk mencoret calon anggota BPK yang bermasalah," kata Apung beberapa waktu lalu.

Anggota KUAK lainnya yang merupakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, khawatir DPR bakal memilih anggota BPK yang bisa “mengamankan” sejumlah kasus yang menimpa kelompok partai. “Sebab, kalau kepentingannya untuk bangsa dan negara, calon-calon bermasalah sudah rontok sejak awal.”

MARTHA THERTINA


Topik terhangat:
Ahok vs Lulung
| Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri

Berita lainnya:
Ahok Hadapi Preman, Prabowo Pasang Badan
Ahmadiyah: Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah 2011

Penerobos Portal Busway Bukan Anak Jenderal

Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

40 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

41 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

42 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

45 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya