Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pesimistis ground breaking pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) bisa dilakukan pada 2014. Menurut dia, banyaknya pro kontra menyebabkan pembangunan Jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera itu akan terlambat.
"Saya kehilangan rasa optimisme 2014 bisa ground breaking. Saya sudah kehilangan waktu selama 2 tahun karena adanya polemik," kata Hatta dalam wawancara khusus di Kantor Perekonomian akhir pekan lalu.
Menurut Hatta, pemerintah harus realistis untuk menetapkan target pembangunan jembatan dan kawasan di Selat Sunda. "Kami harus realistis. Juga keberlanjutan pembangunan tergantung pada pemerintahan mendatang. Jika dianggap tidak perlu, ya sudah, apa boleh buat," kata Hatta. Namun dia berharap pengerjaan feasibility studi pembangunan bisa segera diselesaikan. "Masa itu tidak bisa tuntas."
Sebelumnya, pembangunan jembatan dan kawasan strategis di Selat Sunda menuai polemik panjang di Lapangan Banteng. Saat masih menjadi Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, protes dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2011. Usul itu sekaligus mengeliminasi konsorsium Pemerintah Daerah Banten-Lampung dan Artha Graha Network.
Hatta mengaku tidak ingin polemik serupa terulang. Menurut dia, saat ini sudah ada dua opsi yang mengerucut di tim 7 untuk pembuatan studi kelayakan dan pembangunan kawasan, yaitu didanai oleh APBN atau mengkolaborasikan BUMN dengan konsorsium pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera, yang sebagian besar sahamnya dimiliki taipan Tomy Winata.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi yang digelar pada dua pekan lalu, tim 7 lebih memilih agar proyek tersebut ditangani oleh BUMN dan konsorsium pemrakarsa. Namun keputusan tidak bisa diambil karena tidak hadirnya Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dalam rapat tersebut.
"Saya tidak ingin ada disenting. Dulu yang hadir Wamenkeu setuju, tapi menterinya tidak. Sekarang saya tunggu keputusan dari Menteri Keuangan langsung, tanpa diwakilkan," katanya.
