TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan mengenai siapa yang akan mengerjakan feasibility study (studi kelayakan) pembangunan proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) tak jadi dibuat pekan ini. Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa mengatakan, itu karena Menteri Keuangan belum bisa hadir dalam rapat Tim 7.
"Rencananya pekan sekarang. Tapi Menteri Keuangannya akan menghadiri pertemuan G20," kata Hatta di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 17 Juli 2013.
Pada rapat koordinasi yang digelar pekan lalu, Tim 7 memberikan dua opsi untuk pembangunan kawasan dan Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Opsi itu adalah pembuatan studi kelayakan menggunakan dana APBN, atau dikerjakan oleh BUMN berkolaborasi dengan konsorsium pemrakarsa PT Graha Banten Lampung Sejahtera--yang sahamnya sebagian besar dimiliki taipan Tomy Winata.
Menurut Hatta, dalam rapat tim 7 pekan kemarin, hampir semua peserta setuju jika studi kelayakan dikerjakan oleh BUMN dan pemrakarsa. Namun, rapat belum bisa memutuskan karena tidak dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. "Forum mengarah ke BUMN dan swasta. Saya ingin Menkeu hadir," katanya.
Hatta mengatakan tidak ingin polemik menyangkut Perpres 86 tahun 2011 antara dirinya dengan Agus Martowardojo terulang. Seperti diketahui, Agus saat menjadi Menteri Keuangan mengusulkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda direvisi. Usul itu sekaligus mengeliminasi konsorsium Pemerintah Daerah Banten-Lampung dan Artha Graha Network.
"Saya tidak ingin terulang. Dulu Wamenkeu yang hadir terus setuju, akhirnya seperti itu. Saya tidak mau lagi. Harus Menkeu yang putuskan."
Sementara itu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri belum mau mengungkapkan akan memilih opsi mana. Menurutnya, keputusan akan diambil saat rapat Tim 7 nanti. "Pekan ini kan tidak jadi karena saya harus ikut pertemuan G20. Kami akan cari opsi paling baik," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik Terhangat
Hambalang Jilid 2 | Rusuh Nabire | Pemasok Narkoba | Eksekutor Cebongan
Berita Lain:
Wakil Menteri Dituding Muluskan Anggaran Hambalang
Dua Orang Ditembak di Apartemen Mediterania
Polri dan TNI Diminta Pulihkan Situasi di Nabire
Priyo: ICW Salah Mengerti Surat Napi Koruptor
Kerudung Ikatan ala Aldila Jelita
Berita terkait
Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda
9 September 2021
Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaFaktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda
2 Juni 2015
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Kementerian ESDM tidak merekomendasikan pembangunan jembatan Selat Sunda.
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa
7 November 2014
"Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak."
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas
6 November 2014
Masyarakat dinilai lebih memilih penyeberangan laut karena murah.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya
5 November 2014
Kata Menteri Sofyan Djalil, Jembatan Selat Sunda bisa digantikan dengan kapal cepat.
Baca SelengkapnyaJonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara
5 November 2014
Pendulum Nusantara atau tol laut sesuai dengan visi-misi Kabinet Kerja Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak
5 November 2014
Untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung diperlukan infrastruktur penunjang, salah satunya Jembatan Selat Sunda.
Baca SelengkapnyaJembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia
5 November 2014
Pemerintah Jokowi menegaskan tidak melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Baca SelengkapnyaMenteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda
4 November 2014
Meski siap secara teknis, Menteri Basuki menilai Jembatan Selat Sunda tidak diterima secara politis.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan
3 November 2014
Jembatan Selat Sunda dianggap tidak selaras dengan konsep kemaritiman Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya