TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (18/10). Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Luluk Sumiarso, penandatanganan itu dilakukan pada Kamis (14/10) lalu. Rancangan yang telah ditandatangani itu diterima departemen keesokan harinya. Peraturan pemerintah yang baru ini diharapkan akan menyegarkan kembai investasi di sektor migas. Seperti yang telah diberitakan, RPP Hulu dan Hilir telah lama ditunggu-tunggu para investor dalam maupun luar negeri. Alasannya, peraturan ini merupakan pedoman implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, selama kurang lebih tiga tahun tidak pernah ada kejelasan kapan peraturan ini akan diterbitkan. Rancangannyapun telah berkali-kali dikembalikan oleh Sekretariat Negara ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Alasan utama dikembalikannya rancangan itu, menurut Mensesneg Bambang Kesowo, karena porsi pemerintah dalam kegiatan migas masih sangat besar. Padahal, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Migas yang baru adalah semangat liberalisasi yang lebih mendekatkan pada peran badan pelaksana kegiatan hulu migas dan badan pengatur kegiatan hilir. Namun, rancangan yang telah direvisi pada September lalu akhirnya ditandatangani presiden di penghujung masa jabatannya. Dara Meutia Uning - Tempo