TEMPO.CO , Jakarta:Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum memiliki perkembangan lebih lanjut penyegelan 14 sumur milik negara yang dikelola oleh PetroChina. Pemerintah sedang meninjau langsung di lapangan.
"Sedang ada kunjungan lapangan dari berbagai instansi, untuk verifikasi antara kenyataan di lapangan dan berbagai data," kata Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana di kantornya.
Menurut Gde, dari pertemuan terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur, dan PetroChina sepakan tak membahas dulu masalah itu. "Kami sepakat untuk cooling down dulu," ujarnya.
Penyegelan yang berlarut ini terbukti menurunkan produksi perusahaan. Hingga Mei 2013, produksi PetroChina hanya mencapai 15,8 ribu MBOPD. Padahal, akhir tahun ini, PetroChina menargetkan 17,5 ribu MBOPD.
"Produksi memang tidak berhenti, tapi bukan tidak terganggu, karena pemeliharaan jelas terganggu,” kata dia. “Ada risiko akibat itu."
Sebelumnya, kedua pihak telah sepakat mengenai penyegelan 14 sumur PetroChina. SKK Migas bisa menerima permintaan alokasi gas sebesar 5 juta kaki kubik per hari untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. Penyegelan oleh pemerintah daerah pimpinan Zumi Zola itu hingga saat ini menyebabkan hilangnya produksi minyak sebesar 433 barel per hari dan gas sebesar 11,011 mmscfd atau setara dengan US$ 220,1 juta per hari.
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
