TEMPO.CO, Jakarta-- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, meminta rencana kenaikan ongkos logistik dipercepat. Hal ini agar pengusaha dapat segera menentukan harga barang. Sebab, kebutuhan para pengusaha terhadap jasa distribusi sangat besar.

Menurut dia, Organda masih melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait kenaikan ini. Pemerintah sempat mengajukan 15 persen, namun belum dicapai kesepakatan. Selain itu, saat ini, merupakan momen perusahaan-perusahaan untuk mengirim barang. Jumlahnya bisa lebih besar 20 hingga 30 persen dari biasanya.

"Kami minta rencana kenaikan harus dipercepat untuk menentukan harga barang-barang. Harga pada saat puasa saja bisa naik 5 hingga 10 persen," kata Sofjan.

Dia juga menilai momentum kenaikan harga BBM tidak tepat. Momentum kenaikan BBM salah karena ini tahun politik sehingga keputusannya politis. “Kendala lainnya, ada momentum lebaran, liburan sekolah, kurs juga sedang lemah, dan banyak bottle neck yaitu daerah membuat aturan macam-macam yang menambah biaya," ujarnya.

Sofjan menambahkan, tekanan dari serikat pekerja juga membuat distribusi barang terdistorsi akibat sweaping terhadap perusahaan-perusahaan, misalnya di Bekasi. "Distribusi barang jadi terdistorsi karena demo ini," katanya.

Kurs yang masih tinggi, menurut Sofjan, juga turut mempengaruhi kenaikan harga barang. Sebab, barang-barang yang masih tergantung dari impor akan naik. Sementara, importasi komoditi nasional jumlahnya lebih dari 30 persen. "Sebelum BBM naik, harga barang sudah naik karena kurs naik. Misalnya, kenaikan harga impor gandum akan menyebabkan komoditi, seperti Supermi, akan naik," ujarnya.

Sofjan berpendapat, pemerintah jangan hanya berpikir untuk impor. Dia menyarankan agar pemerintah melihat terlebih dahulu ketersedian barang di dalam negeri. "Misalnya sapi, seharusnya impor sapi potong, bukan daging beku. Sebab daging beku itu untuk industri," kata Sofjan.

Apindo berkomitmen akan memberikan harga yang wajar kepada konsumen. Dia menjamin tidak akan ada spekulasi. "Yang sulit dikontrol adalah komoditi pertanian segar, misalnya kita tidak bisa mengontrol harga bawang. Tapi, kalau industri besar masih bisa dikontrol, seperti minyak goreng, gula pasir, dan kedelai," ujarnya.

ARIEF HARI WIBOWO