Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dikembalikannya 2.000 kartu perlindungan sosial sebagai intrumen pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang dikembalikan karena bermasalah akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menilai ribuan kartu yang bermasalah itu tak terlalu signifikan karena masih jauh lebih banyak kartu yang tidak bermasalah.
"15,5 juta dibandingkan 2.000 itu berapa persen? Akan kita perbaiki itu," kata Hatta usai rapat koordinasi akuisisi Inalum di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 24 Juni 2013.
Ia menuturkan proses penyaluran dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau ada sedikit permasalahan, menurut dia, merupakan hal yang wajar. "Yang namanya 15,5 juta ini tentu saja ada human error, manusiawi, tidak ada unsur kesengajaan. Ya sudahlah, tidak usah diperbesar. Titik." Kata Hatta.
Pernyatan ini menanggapi berita sekitar 2.000 KPS yang dikembalikan karena kartu-kartu itu ada kesalahan berupa alamat, perpindahan domisili, penulisan nama, dan penerima sudah meninggal.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) mengatakan penerima BLSM yang sudah meninggal bisa diwakilkan keluarganya sehingga dan datanya akan diperbaiki. "Tetap kita serahkan, bisa ahli warisnya yang mengambil," kata dia akhir pekan lalu.
BLSM dibagikan secara bertahap mulai 22 Juni hingga 1 Juli 2013. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Pembagian BLSM diadakan tiap dua bulan melalui kantor pos. Pemerintah optimistis semua penerima BLSM sudah bisa mendapat bantuan pada 1 Juli 2013.
