TEMPO.CO, Jakarta - - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignatius Jonan mengatakan mulai 1 Juli 2013, penumpang kereta api listrik (KRL) akan mendapat subsidi tarif tiket. Ia mengklaim, pemberian subsidi sebesar Rp 268 miliar tersebut dapat membuat tarif KRL turun signifikan dan semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Tarif progresif di lima stasiun pertama mendapat subsidi sebesar Rp 1.000 per orang dan Rp 500 per orang untuk setiap tiga stasiun berikutnya," ujar Jonan kepada wartawan usai penandatanganan Nota Kesepahaman Proyek PSO Tahun Anggaran 2013 di Kantor Otoritas Bandara Soekarno Hatta pada Senin malam, 17 Juni 2013.
Sebelumnya, KAI menetapkan tarif progresif untuk lima stasiun pertama sebesar Rp 3.000 per orang dan Rp 1.000 setiap tiga stasiun berikutnya. "Sehingga kalau kita ambil, misalnya Bogor sampai Stasiun Jakarta Kota itu tarif progresif sebesar Rp 9.000, dengan subsidi menjadi hanya Rp 5.000," kata Jonan.
Jonan mengklaim cara penghitungannya sederhana. Ia memberi contoh untuk tarif antara Depok hingga Stasiun Sudirman yang berjarak 13 stasiun hanya menghabiskan biaya sebesar Rp 3.500 per orang. Dengan subsidi 5 stasiun pertama hanya bernilai Rp 2.000 ditambah 8 stasiun sisanya bernilai Rp 1.500. "Totalnya Rp 3.500 dari tarif progresif Rp 6.000 per orang," ujarnya.
Yang menarik, untuk tiket stasiun yang jaraknya hanya antara 1 hingga 5 stasiun tarifnya hanya sebesar Rp 2.000 per orang. "Ini lebih murah dibanding naik ojek atau naik bajaj, ditambah lagi naik KRL juga ada fasilitas pendingin ruangan," ujarnya. Ia menambahkan, dengan subsidi ini perseroannya menargetkan animo penumpang jarak pendek ini bisa meningkat.
Jonan menjelaskan, sistem pembayaran nantinya akan menggunakan kartu prabayar. "Harapan kami nanti sistemnya seperti mengisi top-up pulsa, jadi mudah," ujarnya. Dengan menggunakan kartu prabayar, karcis kertas akan ditarik semua. "Kecuali KRL ekonomi yang belum berpendingin ruangan masih diberlakukan sampai Agustus."
Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akhirnya resmi meneken nota kesepahaman penyaluran dana public service obligation (PSO) sebesar Rp 704,7 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk kereta api antar kota, kereta api perkotaan, trmasuk untuk commuter line (KRL).
