TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil melalui mekanisme voting. "Dengan demikian RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang," kata Ketua DPR Marzuki Alie, saat menutup Sidang Paripurna, Senin, 17 Juni 2013.
Sidang Paripurna yang digelar sejak pukul 11.00 WIB ini berlangsung alot. Lobi bahkan dilakukan selama hampir 5 jam. Karena tak kunjung ada titik temu, keputusan diambil dengan voting. Berdasarkan hasil voting, sebanyak 338 anggota Dewan setuju APBN Perubahan 2013 disahkan. Sementara 181 anggota menolak. Yang menolak adalah dari PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Gerindra.
Dengan disahkannya UU APBN Perubahan, maka semakin memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dinaikkan. Pemerintah merencanakan kenaikkan harga BBM jenis Premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan dengan disetujui UU APBN Perubahan 2013, maka belanja negara akan semakin sehat. Menurut dia, defisit anggaran disepakati 2,38 persen. Dengan demikian, belanja subsidi yang akan lebih terkendali. "Subsidi akan lebih adil," katanya saat penyampaian pendapat akhir pemerintah.
Chatib sebelumnya menegaskan jika pemerintah akan menaikkan harga BBM. Kenaikkan harga akan diumumkan pada bulan ini. "Kami pemerintah sudah clear jika harga BBM akan naik," katanya. Namun Chatib tidak memastikan kapan tanggal pengumuman kenaikkan harga BBM. "Itu nanti Pak Presiden," katanya.
Adapun Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berharap kenaikkan harga BBM bisa dilakukan beberapa hari setelah UU APBN Perubahan 2013 disahkan. Menurut dia, pemerintah saat ini akan menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) untuk dana kompensasi kenaikkan harga BBM. "Kami ingin dua hari selesai. Maka langsung bisa dikaitkan dengan itu (Kenaikan harga BBM)," kata Mahendra.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
Berita terkait
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 jam lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
6 jam lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
3 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
3 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
3 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
4 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
4 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
4 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
4 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca Selengkapnya