TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. "Berdasarkan hasil pembahasan, diputuskan postur anggaran APBNP 2013 untuk dibahas ke tahap selanjutnya," kata Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit saat menutup rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 Juni 2013.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia kemarin disepakati asumsi makro dan postur anggaran sementara. Berikutnya hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro, tidak ada perubahan dari yang sudah disepakati oleh pada rapat sebelumnya yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah, laju inflasi, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, serta produksi minyak dan gas.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro, tidak ada perubahan dari yang sudah disepakati oleh Banggar pada rapat sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, nilai tukar menjadi Rp 9.600, inflasi 7,2 persen, suku bunga/SPN 3 bulan 5 persen, harga minyak US$108 per barel, lifting minyak sebanyak 840 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak.

Namun masih ada catatan dari beberapa fraksi untuk asumsi makro. Fraksi PDI Perjuangan menginginkan laju inflasi ditekan hingga 6 persen dan PKS tak yakin target inflasi pemerintah sebesar 7,2 persen bisa tercapai. PKS memprediksi inflasi bakal melambung hingga 7,9 persen apabila harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik.

PKS juga mematok lifting minyak di angka 865 ribu barel per hari dan volume konsumsi BBM yang dialokasikan untuk subsidi mencapai 47 juta kiloliter.

Sedangkan untuk postur anggaran sementara yang dibahas dalam rapat Panitia Kerja, disepakati pendapatan negara sebesar Rp 1.502 triliun. Angka ini naik Rp 13,6 triliun dari yang diajukan sebelumnya oleh pemerintah dalam pembahasan awal RAPBNP sebesar Rp 1.488 triliun.

Belanja negara juga diproyeksikan meningkat dari pengajuan awal Rp 1.722 triliun menjadi Rp 1.726 triliun. Nilai belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp 529,3 triliun.

ANGGA SUKMA WIJAYA