TEMPO Interaktif, Jakarta:Rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam batal menjadi undang-undang. Pasalnya, rancangan ketentuan itu ditolak oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan walaupun Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui tetapi eksekutif tidak menyepakati, rancangan undang-undang itu tidak bisa disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan RUU Kawasan Perdagangan Bebas Batam memang mengalami tarik ulur antara DPR dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Penyebabnya, perbedaan tajam pada beberapa pasal dalam rumusan rancangan aturan tersebut. Rancangan UU itu sendiri diajukan sebagai hak inisiatif DPR.Perbedaan tajam itu terutama pada pembahasan pembagian zona di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 2), penentuan tata ruang (Pasal 16 A), dan kepemilikan aset di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 18).Alhasil, pada pertemuan terakhir (Jumat, 10/9) antara tim pemerintah yang terdiri dari Menkeh HAM Yusril, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Suwandi dengan Komisi Perindustrian dan Perdagangan DPR diputuskan untuk menghentikan pembahasan RUU FTZ Batam itu. Namun, rapat paripurna DPR, Selasa (14/9) malam, memutuskan untuk menyetujui RUU FTZ Batam menjadi undang-undang. "Kalau DPR sudah setuju tapi Presiden tidak, maka (rancangan itu) tidak bisa disahkan menjadi undang-undang," papar Yusril kepada Tempo seusai Sidang Umum MPR di Jakarta, Kamis (23/9). Lantaran Presiden tidak menyetujui rancangan itu, ujar dia melanjutkan, secara otomatis pembahasan RUU FTZ Batam pun berhenti. Selanjutnya, untuk sementara aturan hukum mengenai perdagangan bebas di Batam vakum. Pemerintah baru mendatang, menurut Yusril, bisa membahas kembali RUU yang sudah ditolak ini atau bahkan RUU yang baru sama sekali. Muhamad Nafi - Tempo
Berita terkait
Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group
5 hari lalu
Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
24 hari lalu
Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli
25 hari lalu
Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan
25 hari lalu
Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres
26 hari lalu
Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.
Baca SelengkapnyaAlasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN
26 hari lalu
Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin, 1 April lalu.
Baca Selengkapnya5 Poin Respons Yusril soal Putusan MK 90 Problematik yang Disinggung Kubu Ganjar
27 hari lalu
Kubu Ganjar-Mahfud menyinggung soal pernyataan Yusril yang dulu menyebut Putusan MK 90 problematik. Yusril lantas respons begini.
Baca SelengkapnyaYusril Merasa Diadu Domba dengan Gibran oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud
27 hari lalu
Menurut Yusril, pertanyaan Luthfi tidak pantas diucapkan. Selain itu, dia juga menilai pertanyaan tersebut tidak etis dilontarkan di persidangan.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi
31 hari lalu
Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.
Baca SelengkapnyaAlasan Tim Pembela Prabowo-Gibran Meyakini MK akan Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud
32 hari lalu
Tim Pembela Prabowo-Gibran yakin dapat membantah seluruh dalil yang dikemukakan Ganjar-Mahfud di sidang MK.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Menghitung Waktu Tempuh dari Rumah ke Surabaya: Legih Singkat Mana Pesawat dengan Kereta Cepat?
5 jam lalu
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
6 jam lalu
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
10 jam lalu
