BBM Naik, Inflasi Masyarakat Miskin 8,64 Persen

Selasa, 28 Mei 2013 14:41 WIB

Mahendra Siregar. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan inflasi yang langsung dirasakan masyarakat miskin atau poverty basket inflation pada tahun ini akan lebih besar dari target inflasi tahunan yang diusulkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. "Ini sangat banyak tantangannya," kata Mahendra di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2013.



Mahendra menjelaskan, inflasi yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat miskin akan tinggi. Menurut dia, hal itu akan mempengaruhi semua sektor. "Termasuk bahan pangan yang digunakan kelompok miskin," kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, menambahkan poverty basket inflation memang akan lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Terutama dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebab kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat miskin, termasuk pangan melambung tinggi.

"Pangan itu dalam perhitungan inflasi paling tinggi. Maka poverty basket inflasi selama ini lebih tinggi daripada inflasi rata-rata," katanya. Dia menyatakan poverty basket inflation pada 2013 akan menembus angka 8,15-8,64 persen, lebih tinggi dibanding inflasi tahunan yang diusulkan dalam APBN Perubahan 2013 sebesar 7,2 persen.

Oleh karena itu, kata Armida, pemerintah menyiapkan instrumen untuk menekan dampak inflasi yang akan menyebabkan daya beli masyarakat miskin turun dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin. "Program kompensasi BLSM ini sementara untuk mengembalikan daya beli masyarakat," katanya.

Berdasarkan catatan pemerintah, jika tidak diberikan bantuan kompensasi, kenaikan harga BBM akan berdampak pada penambahan angka kemiskinan pada akhir tahun 2013 menjadi 12,1 persen dari angka saat ini 10,5 persen. "Apabila tidak ada kompensasi, maka berpotensi menambah 4 juta masyarakat miskin," katanya.

Untuk mengatasi hal itu, kata Armida, pemerintah menyiapkan bantuan kompensasi untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran yang terbagi dalam kelompok miskin dan hampir miskin. Data itu merupakan catatan pada 2011 dan sudah diperbarui pada 2012. "Kenapa yang hampir miskin diikutkan, karena hampir miskin ini rentan. Kalau ada syok, bisa jatuh miskin. Data ini jelas, by name by address," katanya.


ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

25 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya